Peran Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)
Harahap, Sahfitriani · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, defenisi lain dari perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil.
Dari penjelasan Undang undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian jelaslah bahwa pada Undang- undang tersebut sudah di atur baik berupa sangsinya maupun tindakan perjudiannya sudah di atur dalam Undang- undang tersebut. Demikian halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kota Pinang, soal perjudian sudah menjamur dan menyebar diberbagai wilayah di Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat perjudian yang hampir disetiap sudut dan pelosok desa dapat kita temukan tempat penjualan toto gelap (togel) tersebut. Dari sekian banyaknya warga masyarakat hampir seluruhnya terlibat didalamnya.
Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian terapan yaitu penyelidikan yang hati-hati, sistematik dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Hasil skripsi tidak perlu sebagai satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari skripsi yang telah ada. penelitian terapan memilih masalah yang ada hubungannya dengan keinginan masyarakat serta untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada. penelitian terapan harus dengan segera mengumumkan hasil penelitiannya dalam waktu yang tepat supaya penemuan tersebut tidak menjadi kadaluwarsa.
Topik Terkait
Referensi Serupa
Peran Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)
Harahap, Sahfitriani
RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA AURSATI DALAM MENGATASI PRAKTEK PERJUDIAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)
AS’ARI
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, -
Kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal
Milhan, Milhan
Kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal
Milhan, Milhan
Fungsi Partai Persatuan Pembangungan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011)
Sir, Ihsan Hamdi Armaoyuda
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA
Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)
Tanjung, Devi Hartika
Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)
Tanjung, Devi Hartika
’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)
Syahren, Syahren
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng
Tanjung, Rini
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Peran Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)
Harahap, Sahfitriani · 2019
Kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal
Milhan, Milhan · 2020
Kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal
Milhan, Milhan · 2020
Fungsi Partai Persatuan Pembangungan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011)
Sir, Ihsan Hamdi Armaoyuda · 2019
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA · 2013
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA · 2013
Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)
Tanjung, Devi Hartika · 2020
Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)
Tanjung, Devi Hartika · 2020
Literatur Terbaru yang Relevan
Peran Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)
Harahap, Sahfitriani · 2019
RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA AURSATI DALAM MENGATASI PRAKTEK PERJUDIAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)
AS’ARI · 2013
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, - · 2022
Kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal
Milhan, Milhan · 2020
Kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal
Milhan, Milhan · 2020
Fungsi Partai Persatuan Pembangungan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011)
Sir, Ihsan Hamdi Armaoyuda · 2019
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA · 2013
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA · 2013