REPOSITORY PAIindonesia2020

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Sipahutar, Marito · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di tinjau dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi
Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019).“yang
merupakan kajian ilmiah mengenai permasalahan penanganan fakir miskin.dalam
penelitian ini penulis dapat menemukan masalah yang melatar belakanggi
Permasalahan sosial seperti masalah fakir miskin. Di lihat dari kondisi yang
terjadi, masih ada di temukan sebagian dari fakir miskin ini yang belum
memperoleh dan mendapatkan penanganan baik itu berupa bantuan sosial,
pelayanan, perlindungan,dan lain sebagainya dari pemerintah terkait. Padahal
pemerintah yang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kecamatan Bilah
Barat Kabupaten Labuhanbatu bertanggung jawab memberikan hak-hak seorang
fakir miskin tanpa kecuali termasuk yang mengalami masalah sosial.
Sebagaimana yang telah di nyatakan dalam Undang-undang Nomor.13 Tahun
2011 tentang program penanganan fakir miskin.Dalam hal
pelaksanaannya,pemerintah terkait harus langsung turun untuk melakukan
penanganan terhadap fakir miskin sesuai yang di atur oleh peraturan perundangundanggan, namun pada kenyataannya, penanganan yang dilakukan tersebut
ternyata belum sesuai dengan kenyataan di lapangan.Sehingga aturan yang di buat
itu belum sinkron dengan kenyataannya dan efektifitas dari aturan tersebut belum
memperlihatkan adanya perubahan yang baik terhadap kehidupan fakir miskin.
Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang terjadi seperti dijelaskan maka
penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana
Perlindungan hukum terhadap fakir miskin menurut undang-undang Nomor 13
tahun 2011,bagaimana perlindungan hukum terhadap fakir miskin di tinjau dari
persfektif fiqh siyasah dan bagaimana perlindungan hukum terhadap fakir miskin
di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014-2019 berdasarkan
undang-undang no 13 tahun 2011 dan persfektif fiqh siyasah..Kemudian tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal dalam rumusan masalah
tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah bersifat deskriftif dan yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di Kecamatan Bilah
barat.Adapun sampel dalam penelitian ini mengingat populasinya besar di ambil
sebanyak 10% atau 35 orang yaitu 28 orang pada warga masyarakat Kecamatan
Bilah barat Kabupaten Labuhanbatu di Dinas Sosial menggunakan teknik sebagai
alat pengumpulan data di gunakan teknik observasi, wawancara, dan analisa data
secara analisis kualitatif.berdasarkan hasil penelitian, di dapat bahwa
Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.
13 Tahun 2011 di tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat
Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014-2019).”Belum sepenuhnya efektif dan
berjalan maksimal. Ini di karenakan masih banyaknya fakir miskin di Kecamatan
bilah barat yang diakibatkan kurangnya penangganan dan penerapan aturan yang
belum tepat sasaran oleh Dinas Sosial terhadap fakir miskin.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2020

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Sipahutar, Marito

99% mirip
REPOSITORY2021

PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

AGUNG SETIA BUDI, -

99% mirip
REPOSITORY2017

Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )

Gunawan, Rien Herdianty

99% mirip
REPOSITORY2020

Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat

Simamora, Yulia

99% mirip
REPOSITORY2020

Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat

Simamora, Yulia

99% mirip
REPOSITORY2019

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, -

99% mirip
REPOSITORY2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, -

99% mirip
REPOSITORY2021

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, -

99% mirip
REPOSITORY2021

Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).

Nor Fadillah, -

99% mirip
REPOSITORY2020

PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH

Nazla Ramadhani, -

99% mirip
REPOSITORY2017

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman

99% mirip
REPOSITORY2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Sipahutar, Marito · 2020

Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )

Gunawan, Rien Herdianty · 2017

Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat

Simamora, Yulia · 2020

Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat

Simamora, Yulia · 2020

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman · 2017

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq · 2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq · 2016

Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Ut

Dani, Muhammad Hisyamsyah · 2019

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Sipahutar, Marito · 2020

PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

AGUNG SETIA BUDI, - · 2021

Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )

Gunawan, Rien Herdianty · 2017

Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat

Simamora, Yulia · 2020

Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat

Simamora, Yulia · 2020

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, - · 2019

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, - · 2022

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, - · 2021