Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)
Sipahutar, Marito · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di tinjau dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi
Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019).“yang
merupakan kajian ilmiah mengenai permasalahan penanganan fakir miskin.dalam
penelitian ini penulis dapat menemukan masalah yang melatar belakanggi
Permasalahan sosial seperti masalah fakir miskin. Di lihat dari kondisi yang
terjadi, masih ada di temukan sebagian dari fakir miskin ini yang belum
memperoleh dan mendapatkan penanganan baik itu berupa bantuan sosial,
pelayanan, perlindungan,dan lain sebagainya dari pemerintah terkait. Padahal
pemerintah yang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kecamatan Bilah
Barat Kabupaten Labuhanbatu bertanggung jawab memberikan hak-hak seorang
fakir miskin tanpa kecuali termasuk yang mengalami masalah sosial.
Sebagaimana yang telah di nyatakan dalam Undang-undang Nomor.13 Tahun
2011 tentang program penanganan fakir miskin.Dalam hal
pelaksanaannya,pemerintah terkait harus langsung turun untuk melakukan
penanganan terhadap fakir miskin sesuai yang di atur oleh peraturan perundangundanggan, namun pada kenyataannya, penanganan yang dilakukan tersebut
ternyata belum sesuai dengan kenyataan di lapangan.Sehingga aturan yang di buat
itu belum sinkron dengan kenyataannya dan efektifitas dari aturan tersebut belum
memperlihatkan adanya perubahan yang baik terhadap kehidupan fakir miskin.
Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang terjadi seperti dijelaskan maka
penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana
Perlindungan hukum terhadap fakir miskin menurut undang-undang Nomor 13
tahun 2011,bagaimana perlindungan hukum terhadap fakir miskin di tinjau dari
persfektif fiqh siyasah dan bagaimana perlindungan hukum terhadap fakir miskin
di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014-2019 berdasarkan
undang-undang no 13 tahun 2011 dan persfektif fiqh siyasah..Kemudian tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal dalam rumusan masalah
tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah bersifat deskriftif dan yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di Kecamatan Bilah
barat.Adapun sampel dalam penelitian ini mengingat populasinya besar di ambil
sebanyak 10% atau 35 orang yaitu 28 orang pada warga masyarakat Kecamatan
Bilah barat Kabupaten Labuhanbatu di Dinas Sosial menggunakan teknik sebagai
alat pengumpulan data di gunakan teknik observasi, wawancara, dan analisa data
secara analisis kualitatif.berdasarkan hasil penelitian, di dapat bahwa
Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.
13 Tahun 2011 di tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat
Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014-2019).”Belum sepenuhnya efektif dan
berjalan maksimal. Ini di karenakan masih banyaknya fakir miskin di Kecamatan
bilah barat yang diakibatkan kurangnya penangganan dan penerapan aturan yang
belum tepat sasaran oleh Dinas Sosial terhadap fakir miskin.
Topik Terkait
Referensi Serupa
Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)
Sipahutar, Marito
PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
AGUNG SETIA BUDI, -
Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )
Gunawan, Rien Herdianty
Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat
Simamora, Yulia
Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat
Simamora, Yulia
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, -
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, -
TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, -
Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).
Nor Fadillah, -
PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH
Nazla Ramadhani, -
Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).
Said, Dede Hafirman
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)
Sipahutar, Marito · 2020
Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )
Gunawan, Rien Herdianty · 2017
Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat
Simamora, Yulia · 2020
Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat
Simamora, Yulia · 2020
Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).
Said, Dede Hafirman · 2017
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq · 2016
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq · 2016
Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Ut
Dani, Muhammad Hisyamsyah · 2019
Literatur Terbaru yang Relevan
Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)
Sipahutar, Marito · 2020
PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
AGUNG SETIA BUDI, - · 2021
Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )
Gunawan, Rien Herdianty · 2017
Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat
Simamora, Yulia · 2020
Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat
Simamora, Yulia · 2020
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, - · 2019
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, - · 2022
TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, - · 2021