Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“nomor”

839 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2020

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah

Batu Bara, Siti Masithah · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta huku…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

SIAHAAN, WINA AULIA · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul ‚Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad?. Adapun judul ini diambil berdasarkan latar belakang bahwa permasalahan murtad kerap terjadi belakangan ini dimasyarakat, banyak dari istri maupu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Dwi Rizky, Siallagan · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul: “Melakukan Penukaran Harta Wakaf berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al-Qudamah (Analisis UU RI NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” betujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah tentang melakuan penukaran harta wakaf berupa masjid dan pendapat manakah yang paling rele…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang. (Studi Kasus di Kota Medan).

Anaz, Nazriani · Repository UIN Sumatera Utara

Jual beli mata uang dalam ekonomi Islam dikenal dengan sebutan Al-Sharf. Ketentuan jual beli mata uang telah tertuang didalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf) dan saat ini masyarakat Kota Medan melakukan transaksi jual beli mata uang, namun dilakukan secara online atau lebih sering disebut dengan forex trading, h…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr)

Azhari Nardi · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Suatu perkawinan yang tidak sah, wajib hukumnya dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan maka hubungan keduanya dipandang sebagai bagian dari perzinahan. Adapun perkawinan yang harus dibatalkan dipicu oleh faktor-faktor fundamental yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak layak terjadi, yaitu suatu perkawinan tidak mencukupi salah satu atau lebih dari rukun …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)

ANTON · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan daerah merupakan salah satu alat penguasa atau pemerintah untuk bertindak agar segala tindakannya mempunyai dasar hukum atau legalitas, sehingga perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan sah dimata hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga tindakan pemerintah termasuk pemerintah daerah harus berdasarkan …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Rizky, Leidi · Repository UIN Sumatera Utara

Peneliti melakukan penelitian berjudul EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rantauperapat Kabupaten Labuhan Batu) bertujuan untuk mengetahui keefektifan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah merup…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah

Masnur, · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017 Tesis ini berjudul Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah” dengan maksud untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimanaanalisis maqâsid asy-syar? ’ah terhad…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

Hasan Nul Hakim · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian beralasannya perceraian tersebut. Akan tetapi sampai sekarang nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat adalah sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu seorang suami dapat …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah”

Masnur · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tesis ini berjudul Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah” dengan maksud untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimanaanalisis maqâsid asy-syar? ’ah terhadap pelaksanaan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerinta…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

WAHYU ADE SAPUTRA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Wahyu Ade Saputra (2017) :Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Bagi Warga Negara Yang Tidak Mampu Dan Korban Bencana Di Kantor-kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat yang lebih memilih pelaksanaan akad nikah dirumah dibandingkan pernika…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH

RIKI JUANDA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Riki Juanda (2017) :Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan Perspektif Fiqh Muamalah Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan perkembangan masyarakat yang telah mendorong munculnya perkembangan tata keloa dana zakat oleh amil zakat. bahwa dalam penyaluran dana zakat ada upaya…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

ANDIKA MUZAKKA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Andika Muzakka (2017) : Analisis Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin bertumbuh pesat dan berdaya saing yang ketat, membuat pemilik perusahaan-perusahaan untuk berusaha meningkatkan kualitas kinerja usahanya ya…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Pertimbangan hakim dalam memutus hukuman cambuk bagi non muslim sebagai pelaku jarimah Khamar (analisis terhadap putusan mahkamah syar’iyah Takengon Aceh Tengah nomor 01/jn/2016/ms-tkn)

Salsabila, Aina · Repository UIN Sumatera Utara

Aina Salsabila, 23133003. Judul: Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/jn/2016/Ms-Tkn). Hukuman Cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan Syari’at Islam di Provinsi Aceh. Hukuman cambuk dipandang sebagai…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Implementasi qanun aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum di kota subulussalam dalam mencegah pergaulan bebas

Junaidi, Mr · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas. Melalui Qanun ini dimaksudkan untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat, melindungi masyarakat dari berbagai kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan serta mencegah anggota masyarakat sedini mungki…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Arifyanto, Gatot Teguh · Repository UIN Sumatera Utara

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode deskript…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Hak hadhanah orang tua yang muallaf terhadap anak menurut hukum keluarga di malaysia (studi kasus terhadap putusan mahkamah persekutuan nomor : 02(f)-5-01-2015 & 02(f)-6-01-2015)

Samad, Khairunnisa Binti Abd · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul ‚Hak Hadhanah Orang Tua yang Muallaf Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga di Malaysia (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Persekutuan Nomor : 02(f)-5-01-2015 & 02(f)-6-01-2015). Perkahwinan adalah perhubungan yang amat mesra dan mendapat pelaksanaan setinggi-tingginya apabila keharmonian spiritual dicantumkan dengan hubungan fizikal. …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Batubara, kari Yusnan · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini mendeskripsikan tentang hukum pelaksanaan penambangan emas di DAS (daerah aliran sungai) di Kecamatan Ulu Pungkut ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah banyak…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2016

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMK SE-KECAMATAN WATES

Lestari, Siti · Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates, 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates, 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam imp…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2016

HILAH DALAM SYARIAH CHARGED CARD MENURUT FATWA MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004

Gusniarti · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena mengenai metode hilah dalam penetapan FATWA MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 tentang Syari’ah Charge Card sebab metode ini dipandang terdapat penyimpangan dari ketentuan bahkan terkadang menggugurkan ketentuan syariat. Menurut penulis FATWA MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 tentang Syari’ah Charge Car…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

← SebelumnyaHalaman 6 / 42 Berikutnya →