Mesin Referensi

REPOSITORY PAIindonesia2018

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

BAYU FIGUR PRATAMA REJA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai pedoman. Lokasi penelitian ini ialah di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah

Usni abadi siregar · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan hukum Islam dalam perkawinan salah satunya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam meraih keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Agar itu terwujud, perlu dibarengi dengan peraturan, diantara yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan Pasal 30-34 UUP No 1 Tahun 1974 bahwa hak dan kedudukan istri itu seimbang dengan hak da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Peran badan amil zakat nasional dalam melaksanakan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten langkat (studi kasus baznas kabupaten Langkat)

Fattah, Abdul · Repository UIN Sumatera Utara

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan simtem terpadu. Pada gilirannya Badan Amil Zakat Nasional menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, dan Lembaga Amil Zakat sebagai mitra dal…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2013

AL-MAFQÛD; PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN HARTA ORANG HILANG MENURUT PERUNDANGAN SYARIAH DI MALAYSIA

IBRAHIM BIN LEMBUT · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Mafq?d (orang hilang) merupakan satu masalah yang banyak diperbincangkan oleh para intelektual Islam sejak dari dahulu melalui penulisan-penulisan mereka. Tumpuan perbincangan lebih kepada masalah yang berkaitan dengan isteri yang suaminya hilang dan masalah perwarisan al-Mafq?d . Pengaruh dari al-Mafq?d ini adalah perintah anggapan kematian oleh lemb…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2012

PENDISAINAN HYPOTETICAL LEARNING TRAJECTORY (HLT) CERITA MALIN KUNDANG PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Ratu Ilma Indra, Putri · Universitas Negeri Yogyakarta

Tujuan dari makalah ini untuk menginformasikan sebagian dari penelitian hibah strategi nasional tahun 2012 yang menggunakan nilai-nilai kearifan yang diambil dari bermacam cerita rakyat Indonesia. Metode yang digunakan adalah Design Research yang setiap siklusnya terdiri tiga langkah yaitu preliminary study, classroom eksperiment dan restropective analysis. …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2012

Kedudukan Raudhatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sugianto, Sugianto · Repository UIN Sumatera Utara

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara. Sifat pendidikan adalah kompleks, dinamis dan kontektual. Oleh karena itu, pendidikan bukanlah hal yang mudah atau sederhana untuk dibahas. Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah upaya yang serius karena pendidik…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2011

Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sugianto, Sugianto · Repository UIN Sumatera Utara

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara. Sifat pendidikan adalah kompleks, dinamis dan kontektual. Oleh karena itu, pendidikan bukanlah hal yang mudah atau sederhana untuk dibahas. Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah upaya yang serius karena pendidi…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

Hak Radha’ah dalam Al-Qur’an dan Undang Undang Perlindungan Anak

Jumni Nelli · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Qur?an sudah mengatur tentang radha?ah, namun dalam tidak mengaturnya secara jelas, padahal radha?ah erat kaitannya dengan hak anak, apakah radha?ah bukan hal penting sehingga tidak diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak? Tulisan ini bertujuan untuk mendskripsikan radha?ah adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam Al-Qur?an da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Zainul Kirom (2022) : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang kewenangan desa yang meliputi penyelen…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Zainul Kirom (2022) : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang kewenangan desa yang meliputi penyelen…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

EFEKTIVITAS HAKAM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERCERAIAN DI BAWAH PASAL 47 DAN PASAL 48, ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor)

AHMAD AKASHAH BIN AHMAD AZNAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Ahmad Akashah Bin Ahmad Aznan: Efektivitas Hakam Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Di bawah Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor) Pernikahan menurut Islam adalah suatu ibadah. Dengan melaksanakan ibadah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekali…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2022

GURU PROFESIONAL DALAM BUKU GURUNYA MANUSIA KARYA MUNIF CHATIB DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN NO. 14 TAHUN 2005

ANNISA MUNAWARAH, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Annisa Munawarah, (2022): Guru Profesional dalam Buku Gurunya Manusia Karya Munif Chatib dan Relevansinya dengan Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Guru Profesional yang terkandung dalam buku Gurunya Manusia Karya Munif Chatib dan Relevansinya dengan Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 T…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Anggun Dwiyasman (2022) : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peranan kepala desa sebagai pemimpin di sebuah pemerintahan desa. K…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

Erwin, Erwin · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang pesat dalam tahun-tahun terakhir ini memberikan tekanan yang cukup berat pada jaringan jalan dan alat pengatur lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan munculnya beberapa dampak, salah satunya adalah peningkatan angka pelanggaran di jalan raya. Fenomena ini terjadi karena peningkatan jumlah seped…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)

DILA ARTIKA SARI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Dila Artika Sari (2021) : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki) Penelitian ini dibatasi mengenai jalur pejalan kaki berupa trotoar. Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Dala…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah

Hamidah Suriyani, Hamidah · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak perempuan dalam ranah politik itu sudah mendapat legalitas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya Pasal 49 (1). Dengan adanya Undang-Undang ini perempuan lebih diakui kedudukannya dihadapan hukum dan di ranah publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

MIRATUL HAYATI, MH · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Usia minimal perkawinan yang tidak berlembaga, menyebabkan banyak kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis. Hal inilah yang mengaspirasi urgensitas pembatasan usia minimal menikah. Meskipun pada akhirnya terlembaga, namun batas minimal usia menikah yang sudah ditetapkan sejak 45 tahun lalu, nyatanya tidak selaras dengan pengaturan kategorisasi u…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Rizal, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Rizal : Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974) Penelitian ini berangkat dari permasalahan poligami yang masih menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Di negara Indonesia ketentuan poligami diatur secara ketat dengan prosedur mengajukan izin ke Penga…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

HS, Hussein Abdurrohman · Repository UIN Sumatera Utara

Pengasuhan anak adalah sebuah kewajiban bagi orang tua sebagaimana yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan Undang-undang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 juga mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak. Namun pemeliharaan anak tak selamanya berjalan dengan baik, adakala…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · Repository UIN Sumatera Utara

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan penetapan dana desa oleh kepala desa biak muli, serta untuk mengetahui wewenang kepala desa dalam menyusun anggaran desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014, serta untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap sikap seorang pemimpin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan de…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

Mesin Referensi Akademik

“undang”

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah

Peran badan amil zakat nasional dalam melaksanakan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten langkat (studi kasus baznas kabupaten Langkat)

AL-MAFQÛD; PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN HARTA ORANG HILANG MENURUT PERUNDANGAN SYARIAH DI MALAYSIA

PENDISAINAN HYPOTETICAL LEARNING TRAJECTORY (HLT) CERITA MALIN KUNDANG PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Kedudukan Raudhatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hak Radha’ah dalam Al-Qur’an dan Undang Undang Perlindungan Anak

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

EFEKTIVITAS HAKAM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERCERAIAN DI BAWAH PASAL 47 DAN PASAL 48, ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor)

GURU PROFESIONAL DALAM BUKU GURUNYA MANUSIA KARYA MUNIF CHATIB DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN NO. 14 TAHUN 2005

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)