Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“nomor”

838 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2022

PUNISHMENT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

NASRUDDIN, N · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Nasruddin, (2022): Punishment dalam perspektif pendidikan Islam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tindakan kekerasan merupakan tindakan yang tidak terpuji, namun kasus-kasus kekerasan masih banyak terjadi khususnya di sekolah yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik t…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

37%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2015

Laporan Individu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) SMK Koperasi Yogyakarta Jalan Kapas 1 Nomor 5 Semaki Umbulharjo Yogyakarta

Arief Nurrahman, Arief Nurrahman · Universitas Negeri Yogyakarta

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan wahana untuk melatih mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan pengalaman nyata tentang proses belajar mengajar. Praktik Pengalaman Lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya yang akan digunakan sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik. Diharapk…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

37%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2024

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU

Septiani, Gayatri Vera · Universitas Islam 45 / UM Indonesia

Pendidikan merupakan kebutuhan individu untuk mengetahui wawasan yang lebih luas. pendidikan dinilai sangat penting karena pendidikan sangat berpengaruh dalam meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) di setiap individu. Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan seseorang, karena pendidikan adalah tombak untuk membentuk kar…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

RELEVANSI PEMIKIRAN RIF’AT SYAUQI NAWAWI TENTANG KEPRIBADIAN QUR’ANI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

RIZAL FAHMI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Rizal Fahmi, (2022): Relevansi Pemikiran Rif’at Syauqi Nawawi tentang Kepribadian Qur’ani dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Penelitian ini menganalisis tentang pemikiran Rif’at Syauqi Nawawi dan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pedidikan Karakter. Fokus masalah pada penelitian ini adalah: 1) …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ARIEF BUDIMAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Arief Budiman (2022) ; Pelaksanaan Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung dengan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

WELNI ELIA FIFIN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Welni Elia Fifin, (2021) : Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 mengenai pemberdayaan m…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Hendri (2021) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang di berikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU

MISRIANTI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK “IMPLEMENTASI PERATURAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU” MISRIANTI NIM. 11775201532 Penelitian ini dilakukan pada Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, yang dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan tentang Pengurus dan Badan Pengelola yang belum memahami tugas dan tanggungjawabnya, adanya keterlambatan dalam pemberian insentif …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

YON PUTRA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Yon Putra (2021): Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nafkah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi setiap anak yang terlahir ke dunia dan harus dipenuhi oleh orang tuanya karena akan sangat berkaitan dengan hak hidup si anak. Undang-Undang Perkawi…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai

Hasibuan, Masna · Repository UIN Sumatera Utara

Dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan berkaki empat yang mana peraturan dijelaskan dilarangnya melakukan peternakan diseluruh daerah Kota Medan. Maka dilihat dari keefektivitasan peraturan yang diterbitkan pemerintah pada tanggal 16 juli 2013 merupakan peraturan yang lama dan peraturan yang tidak efekt…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kota Medan)

Putra, Ronni Fradeka · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di kota Medan. Perdagangan manusia (Human Trafficking) didefinisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau menjual manusia baik di dalam negeri maupun antar negara melalui mekanisme paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya atau menempatkan seseorang …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018

NUR YASIN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Rengat. Dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam memberikan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup umur; untuk mengetahui alasan hakim dalam memberikan dispensasi Kawin tersebut untuk mengetahui dispensasi Kawin ditinjau menurut sadd al dz…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2020

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

MARADEN KASUMA HASIBUAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Pengangkatan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 telah diatur dengan jelas di Paal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) pemerintah dapat menyediakan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir sesuai dengan kebutuhan. dimana masih banyaknya guru-guru yang tidak sesu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I

Nurul Hafizah, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Nurul Hafizah, (2020): “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i” Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan antara Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Imam Syafi’i. Dalam penulisan skripsi ini penulis …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Panggabean, Nurul Huda · Repository UIN Sumatera Utara

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Area bebas rokok harus menjadi norma di masyarakat. Karena masyarakat ditempat-tempat umum dan ditempat kerja banyak sekali yang merokok, sedangkan orang yang tidak mer…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Kec. Bilah Hhulu Kab. Labuhanbatu)

Pertiwi, Dwi Ambar · Repository UIN Sumatera Utara

Bantuan sosial PKH merupakan program yang dibuat oleh pemerintah yang ditujukan untuk keluarga sangat miskin, dan telah ditetapakn oleh Kemensos dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan desktiptif kualitatif. Teknik pengumpulan da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Peran Baznas Kabupaten Batu Bara Dalam Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011)

Asty, Irma Yuni · Repository UIN Sumatera Utara

Zakat merupakan instrumen yang solutif dalam pembangunan perekonomian yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiscal konversial lainnya, dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengentas kemiskinan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan za…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Hukum Mengunduh Dan Mendistribusikan Karya Sinematografi Pada Website Pembajak Film Menurut Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)

Hamimah, Nur · Repository UIN Sumatera Utara

Praktek Mengunduh film secara ilegal yang belakangan marak dilakukan oleh berbagai kalangan mahasiswa merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Atas dasar keresahan tersebut maka penulis memilih untuk meneliti lebih dalam…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

BAYU FIGUR PRATAMA REJA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai pedoman. Lokasi penelitian ini ialah di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Batas Minimal Usia Nikah (Studi Analisis KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hukum Islam )

Syahriman · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Kompilasi Hukum Islam (KHI ) Pasal 15 Ayat (1) dan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1 ) menetapkan bahwa persyaratan umur bagi calon suami untuk bisa melangsungkan pernikahan sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan dianggap telah cakap hukum, matang seca…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

← SebelumnyaHalaman 3 / 42 Berikutnya →