Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“hakim”

313 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2023

PERAN AYAH TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DALAM KISAH NABI IBRAHIM, YA’KUB DAN LUQMAN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

RIANSYAH, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

RIANSYAH 92023) : PERAN AYAH TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DALAM KISAH NABI IBRAHIM, YA’KUB DAN LUQMAN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK) Skripsi ini berjudul “Peran Ayah Terhadap Pembentukan Karakter Anak dalam Kisah Nabi Ibrahim, Ya?kub dan Luqman (Kajian Tafsir Tematik)”. Dewasa ini, pengasuhan kerap dikaitkan dengan sosok ibu. Sebagaimana pandangan ma…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

TALAK KARENA NUSY?Z; Analysis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru

JUMATUL IHSAN MANZAL, JM · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian karena Nusy?z dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru. Sumber data yang digunakan adalah sumber data hukum, yaitu hasil putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan Kompilasi Hukum Islam s…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

DZULKIFLI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Dzulkifli : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA. Pbr) Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa hakim menetapkan 1/3 bagian untuk penggugat dan 2/3 bagian untuk tergugat dari harta bersama dalam putusan nomor 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr, dan tinjauan huku…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

Yunia Nurisman, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Yunia Nurisman (2021): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Tahapan Pramediasi Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 pasal 17 mengenai tahapan pramediasi dalam…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)

Nurul Annisa, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Nurul Annisa : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)." Adapun di dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan maraknya penyebaran pornografi di media sosial. Banyak ditemukan atau beredar video mesum yang sengaja d…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 1758/PDT.G/2020/PA.PBR MENGENAI HADHANAH KEPADA AYAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH

RISKA PUTRI MULIA, RP · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini membahas tentang analisis terhadap putusan perkaranomor 1758/pdt.g/2020/pa.pbr mengenai hadhanah kepada ayah dalam perspektif maqasid asy-syari’ah Jenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pene…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2016/PN-MDN Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Teori Mashlahat

Abdullah, Budi · Repository UIN Sumatera Utara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 45. Putusan MK tersebut bersifat final and binding, mengikat seluruh warga negara (erga omnes). Putusan MK menegaskan bahwa …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Transgender Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar

MISRA NETTI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Disertasi ini mengkaji tentang hukum transgender menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar dan dampak transgendr terhadap pernikahan, Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya ). Tra…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018

Apriliana Sari, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Apriliana Sari : Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-2018 Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya calon pengantin yang masih di bawah umur dan kebanyakan telah melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian mengajukan dispensasi nikah ke lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Rengat…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan · Repository UIN Sumatera Utara

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai judicial review, yang merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lem…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Sakina, Ernida · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan penelitian kepustakaan mengenai mantan narapidana korupsi dalam pertanyaan : Bagaimana Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Menurut UndangUndang dan Fiqh Siyasah ? Bagaimana Dan Hal Apa Saja Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemiliha…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad

Siahaan, Wina Aulia · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul ‚Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad?. Adapun judul ini diambil berdasarkan latar belakang bahwa permasalahan murtad kerap terjadi belakangan ini dimasyarakat, banyak dari istri maupu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari?ah (Telaah Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)

Siregar, Dina Sakinah · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari?ah (Telaah Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”. Untuk menjawab tiga masalah: Pertama, Bagaimana ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang mengatur tentang poligami. Kedua, Bagaimana alasan-alasan / dasar pertim…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqasid Asysyari'ah

Aprian, M. Prayudha · Repository UIN Sumatera Utara

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, dan tinjauan maq??id asy-syar?’ah terhadap tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017. Penelitian ini adal…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn)

Alawiyah, Hapizah · Repository UIN Sumatera Utara

Banyak masalah hukum yang timbul yang berkaitan dengan hadhanah (pemelihara anak), terutama masalah hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz setelah perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwa setelah terjadinya perceraian, seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berusian 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya, dan ada kalan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Pemahaman Mayarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)

Taufik, M · Repository UIN Sumatera Utara

Masalah Taklik Talak selain diatur dalam hukum Islam, juga sebuah hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut fikih di Indonesia. Taklik talak ialah semacam Ikrar yang menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap istrinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat m…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

SIAHAAN, WINA AULIA · Repository UIN Sumatera Utara

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dinta Putri Wulandari, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya perkara perceraian dari golongan Ibu Rumah Tangga, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Aparatur Sipil Negara. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diketahui bahwa mereka wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan menjadi tauladan sebagai warga Negara yang baik, termasuk dalam menyelenggara…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Qadzaf Dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)

Mardiyah, Ainun · Repository UIN Sumatera Utara

Qadzaf adalah tindak pidana yang berorientasi pada hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang sehingga dalam hal ini agama islam menjadikan perbuatan qadzaf sebagai perbuatan yang diharam kan dan diganjar dengan sanksi had. Namun dalam hal ini terkait perbuatan qadzaf bil kinyah (tuduhan zina dengan cara sindiran) memiliki banyak pengertian dan pendapat di…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA RIAU)

M. ZAKARIA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan ketentuan fiqh, seorang ayah dibebani oleh hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bagi seorang anak, nafkah tersebut menjadi hak untuk dimilikinya demi pemenuhan hidup. Berdasarkan ketentuan hukum positif, nafkah anak merupakan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh ayah. Apabila ayah tidak memenuhi nafkah yang merupakan hak anak terseb…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

← SebelumnyaHalaman 12 / 16 Berikutnya →