NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA RIAU)

Abstrak / Ringkasan

Berdasarkan ketentuan fiqh, seorang ayah dibebani oleh hukum untuk
memberikan nafkah kepada anaknya. Bagi seorang anak, nafkah tersebut menjadi
hak untuk dimilikinya demi pemenuhan hidup. Berdasarkan ketentuan hukum
positif, nafkah anak merupakan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh ayah.
Apabila ayah tidak memenuhi nafkah yang merupakan hak anak tersebut maka
telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah meninggalkan
kewajibannya. Melalui penelitian disertasi ini setidak-tidaknya dapat memberikan
konstribusi kepada pembuat kebijakan dengan menawarkan solusi alternatif dalam
rangka ikut menyelesaikan permasalahan nafkah anak yang terjadi pasca
perceraian.
Penelitian ini merupakan studi putusan dengan pengkajian analisisnya
berdasarkan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang
kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan
pokok pembahasan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari
penelitian terdahulu yang mengacu ketentuan fiqh dan hukum positif Indonesia.
Metode yang digunakan dalam kajian berupa pengitegrasian metode deduktif dan
induktif. Selanjutnya analisis dilakukan dengan pola penalaran istishlahiyyah.
Penilitian ini bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif. Deskriptif yaitu
memusatkan diri dengan memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian
secara sistematis.
Dalam disertasi ini penelitian mendiskripsikan dan menganalisis pertimbangan
Putusan Hakim Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Riau yang dinilai tidak tegas, bahkan kurang berani melakukan pengembangan
hukum dalam kondisi kekinian, dan terjadinya perbedaan antara rumusan amar
hakim yang satu dengan hakim lainnya, serta tidak adanya standar batas nafkah
terendah dan umur dewasa anak, sehingga ikut mempengaruhi tidak
terlaksananya kewajiban ayah untuk menafkahi anak kandungnya pasca terjadinya
perceraian.
Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa batas kewajiban nafkah orang
tua terhadap anaknya adalah sampai usia anak mencapai 25 tahun disebabkan
karena kondisi kekinian. Karena pada usia 22 tahun, pada umumnya telah
menyelesaikan strata satu. Maka setidaknya diperlukan waktu dua atau tiga tahun
untuk persiapan mencari pekerjaan guna membiayai hidupnya sebelum benarbenar hidup mandiri. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdapat di
Indonesia umumnya membatasi calon karyawan barunya pada usia 25 tahun,
disamping itu juga batas nafkah terendah bagi seorang anak tanpa melihat
pekerjaan dan penghasilan ayah (kecuali dalam kondisi sakit dan tidak bisa
bekerja) sebagai salah satu tujuan kemasalahatan yakni untuk memelihara jiwa
(hifzu al-nafs), disamping amar putusan hakim Pengadilan Agama yang tidak
memberikan pertimbangan hukum secara tegas dan berbeda antara amar putusan
hakim yang satu dengan hakim lainnya sehingga hal tersebut ikut mempengaruhi
tidak terimplementasinya nafkah anak pasca perceraian

Topik Terkait

Sitasi