REPOSITORY PAIindonesia2019

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dinta Putri Wulandari, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya perkara perceraian dari
golongan Ibu Rumah Tangga, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Aparatur Sipil
Negara. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diketahui
bahwa mereka wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan menjadi
tauladan sebagai warga Negara yang baik, termasuk dalam menyelenggarakan
kehidupan berkeluarga. Perceraian yang terjadi selama tahun 2017 sebanyak 1867
kasus, dan selama tahun 2018 sebanyak 2101 kasus. Perceraian di kalangan
Aparatur Sipil Negara selama tahun 2017-2018 tercatat sekitar 362 perkara, terdiri
dari 251 cerai gugat dan 111 cerai talak. Masalah dalam penelitian ini adalah
alasan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama
Pekanbaru, pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyelesaian perkara
perceraian bagi ASN dan tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian bagi
ASN di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan
(field Research), yang berlokasi di Pengadilam Agama Pekanbaru beralamat di Jl.
Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kota Pekanbaru. Adapun
metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 396 populasi yaitu 29 hakim, 13 panitera
dan 362 putusan. Dan sampel sebanyak 10% yaitu sebanyak 40 terdiri dari 3
hakim, 1 panitera dan 36 putusan.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa alasan
perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama
Pekanbaru antara lain salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain, antara suami dan isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, Melanggar sighat taklik taklak yaitu pada poin kedua yang
berbunyi tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, maksudnya
bahwa suami lalai dari tanggung jawabnya memberi nafkah kepada istri. Adapun
pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus perceraian dikalangan Aparatur
Sipil Negara adalah berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan perundang-undangan yang
berlaku. Alasan perceraian Aparatur Sipil Negara di Tinjauan dari Hukum Islam.
Perceraian diperbolehkan dikarenakan alasan
tersebut menimbulkan
kemudharatan dalam rumah tangga bagi suami dan isteri, bahkan memudharatkan
kepada anaknya. Dalam Islam kemudharatan itu harus dihilangkan, walaupun
talak itu dilarang di ucapkan dalam Islam namun jika rumah tangga itu
dipertahankan juga dan menimbulkan kemudaratan maka perceraian adalah
langkah terakhirnya.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2021

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

DZULKIFLI, -

99% mirip
REPOSITORY2020

Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)

Mys, Muhammad Faisal

99% mirip
REPOSITORY2020

Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)

Mys, Muhammad Faisal

99% mirip
REPOSITORY2018

PELAKSANAAN METODE BIMBINGAN AGAMA ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN AKTUALISASI DIRI REMAJA DI PANTI ASUHAN AS-SHOHWAH PEKANBARU

MUHAMMAD IRFAN

99% mirip
REPOSITORY2018

Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 1588/Pdt.G/2015/Pa.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti

Wira Lestari

99% mirip
REPOSITORY2018

PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr)

Azhari Nardi

99% mirip
REPOSITORY2017

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

WAHYU ADE SAPUTRA

99% mirip
REPOSITORY2016

ANALISA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA(MKI) TENTANG MENDAHULUKAN PELAKSANAAN WASIAT IKHTIYARIYYAH DARIWASIAT WAJIBAH

Mohd. Farzlie Syafiq Bin Mohd. Ali

99% mirip
REPOSITORY2021

PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER

Moch. Khoirul Anam; Jumni Nelli

99% mirip
REPOSITORY2021

PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBERDAYAAN REMAJA ISLAM DI KELURAHAN DELIMA KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU

ABDUL HIDAYAT, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI PONDOK PESANTREN DARUL QUR’AN KARIMAN PEKANBARU

Helma Winda, Helma

99% mirip
REPOSITORY2020

PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BIMBINGAN ORANGTUA TERHADAP AKHLAK REMAJA DI KELURAHAN CINTARAJA KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU

Suryani

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan