TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Dinta Putri Wulandari, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya perkara perceraian dari
golongan Ibu Rumah Tangga, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Aparatur Sipil
Negara. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diketahui
bahwa mereka wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan menjadi
tauladan sebagai warga Negara yang baik, termasuk dalam menyelenggarakan
kehidupan berkeluarga. Perceraian yang terjadi selama tahun 2017 sebanyak 1867
kasus, dan selama tahun 2018 sebanyak 2101 kasus. Perceraian di kalangan
Aparatur Sipil Negara selama tahun 2017-2018 tercatat sekitar 362 perkara, terdiri
dari 251 cerai gugat dan 111 cerai talak. Masalah dalam penelitian ini adalah
alasan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama
Pekanbaru, pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyelesaian perkara
perceraian bagi ASN dan tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian bagi
ASN di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan
(field Research), yang berlokasi di Pengadilam Agama Pekanbaru beralamat di Jl.
Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kota Pekanbaru. Adapun
metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 396 populasi yaitu 29 hakim, 13 panitera
dan 362 putusan. Dan sampel sebanyak 10% yaitu sebanyak 40 terdiri dari 3
hakim, 1 panitera dan 36 putusan.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa alasan
perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama
Pekanbaru antara lain salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain, antara suami dan isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, Melanggar sighat taklik taklak yaitu pada poin kedua yang
berbunyi tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, maksudnya
bahwa suami lalai dari tanggung jawabnya memberi nafkah kepada istri. Adapun
pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus perceraian dikalangan Aparatur
Sipil Negara adalah berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan perundang-undangan yang
berlaku. Alasan perceraian Aparatur Sipil Negara di Tinjauan dari Hukum Islam.
Perceraian diperbolehkan dikarenakan alasan
tersebut menimbulkan
kemudharatan dalam rumah tangga bagi suami dan isteri, bahkan memudharatkan
kepada anaknya. Dalam Islam kemudharatan itu harus dihilangkan, walaupun
talak itu dilarang di ucapkan dalam Islam namun jika rumah tangga itu
dipertahankan juga dan menimbulkan kemudaratan maka perceraian adalah
langkah terakhirnya.
Topik Terkait
Referensi Serupa
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr)
DZULKIFLI, -
Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)
Mys, Muhammad Faisal
Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)
Mys, Muhammad Faisal
PELAKSANAAN METODE BIMBINGAN AGAMA ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN AKTUALISASI DIRI REMAJA DI PANTI ASUHAN AS-SHOHWAH PEKANBARU
MUHAMMAD IRFAN
Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 1588/Pdt.G/2015/Pa.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti
Wira Lestari
PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr)
Azhari Nardi
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
WAHYU ADE SAPUTRA
ANALISA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA(MKI) TENTANG MENDAHULUKAN PELAKSANAAN WASIAT IKHTIYARIYYAH DARIWASIAT WAJIBAH
Mohd. Farzlie Syafiq Bin Mohd. Ali
PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER
Moch. Khoirul Anam; Jumni Nelli
PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBERDAYAAN REMAJA ISLAM DI KELURAHAN DELIMA KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU
ABDUL HIDAYAT, -
PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI PONDOK PESANTREN DARUL QUR’AN KARIMAN PEKANBARU
Helma Winda, Helma
PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BIMBINGAN ORANGTUA TERHADAP AKHLAK REMAJA DI KELURAHAN CINTARAJA KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU
Suryani
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr)
DZULKIFLI, - · 2021
PELAKSANAAN METODE BIMBINGAN AGAMA ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN AKTUALISASI DIRI REMAJA DI PANTI ASUHAN AS-SHOHWAH PEKANBARU
MUHAMMAD IRFAN · 2018
Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 1588/Pdt.G/2015/Pa.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti
Wira Lestari · 2018
PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr)
Azhari Nardi · 2018
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
WAHYU ADE SAPUTRA · 2017
ANALISA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA(MKI) TENTANG MENDAHULUKAN PELAKSANAAN WASIAT IKHTIYARIYYAH DARIWASIAT WAJIBAH
Mohd. Farzlie Syafiq Bin Mohd. Ali · 2016
PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER
Moch. Khoirul Anam; Jumni Nelli · 2021
PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBERDAYAAN REMAJA ISLAM DI KELURAHAN DELIMA KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU
ABDUL HIDAYAT, - · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Perkara No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr)
DZULKIFLI, - · 2021
Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)
Mys, Muhammad Faisal · 2020
Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)
Mys, Muhammad Faisal · 2020
PELAKSANAAN METODE BIMBINGAN AGAMA ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN AKTUALISASI DIRI REMAJA DI PANTI ASUHAN AS-SHOHWAH PEKANBARU
MUHAMMAD IRFAN · 2018
Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 1588/Pdt.G/2015/Pa.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti
Wira Lestari · 2018
PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr)
Azhari Nardi · 2018
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
WAHYU ADE SAPUTRA · 2017
ANALISA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA(MKI) TENTANG MENDAHULUKAN PELAKSANAAN WASIAT IKHTIYARIYYAH DARIWASIAT WAJIBAH
Mohd. Farzlie Syafiq Bin Mohd. Ali · 2016