REPOSITORY PAIindonesia2017

Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )

Gunawan, Rien Herdianty · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar yaitu masalah pembakaran hutan merupakan masalah serius sektor kehutanan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana norma pelarangan pembakaran berdasarkan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya, bagaimana praktek pelanggaran pembakaran Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan apa saja faktor hukum dan penerapan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti. Hasil penelitian menunjukkan dalam fatwa MUI telah jelas bahwa pembakaran hutan dan lahan hukumnya haram tetapi masih banyak masyarakat melakukan hal tersebut dengan faktor bahwa pekerjaan yang dilakukan telah menjadi tradisi turun temurun/kebiasaan, meminimalisir dana dan waktu sebagai faktor pendukungnya. Walaupun faktor utamanya adalah kurangnya sosialisasi bagi masyarakat guna melestarikan lingkungan sekitar.

Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Hukum Pembiayaan Murabahah Agriculture Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN MUI/IV/TAHUN 2000/ Tentang Murabahah

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Hukum Pembiayaan Murabahah Agriculture Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN MUI/IV/TAHUN 2000/ Tentang Murabahah

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Literatur Terbaru yang Relevan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Hukum Pembiayaan Murabahah Agriculture Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN MUI/IV/TAHUN 2000/ Tentang Murabahah

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan