REPOSITORY PAIindonesia2020

PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH

Nazla Ramadhani, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Nazla Ramadhani : Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Porter Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Persfektif Fiqh Muamalah
Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap orang pasti melaksanakan kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Dan dalam mecari upah pekerja/buruh membutuhkan perlindungan hokum untuk mejamin hal-hal selama bekerja. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran mauoun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam hal bekerja, pekerja/buruh banyak mendapatkan ketidakjelasan terhadap apa yang harus dia dapatkan. Perlindungan hukum terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja da keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusahan. Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja porter menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perlindungan hukum pekerja porter.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan. Yang mana sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 16 orang yang mana 11 orang merupakan para pekerja porter dan 5 orang syahbandar berdasarkan teknik total sampling. Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan menggunakan hasil observasi, angket dan wawancara. Selain itu, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan walaupun sebenarnya data asli. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka diklarifikasi dalam pemaparan dan penjelasan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktek perlindungan hukum terhadap para pekerja porter di Desa Tanjungbatu Kota terdapat berbagai macam ketidakjelasan. Yang mana secara umum dalam UU No.13 Tahun 2003 dan Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa kejelasan dalam pemberian upah sudah sangat diatur. Namun dalam kenyataan upah tersebut sama sekali tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain aspek upah, ada juga aspek jaminan kesehatan, keselamatan, kejelasan hari libur, upah bonus jika melewati jam kerja sama sekali tidak didapatkan oleh para pekerja porter tersebut.

PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA TRAKTOR DI JORONG BALUN SUNGAI IPUH NAGARI PERSIAPAN BALUN PAKAN RABAA TENGAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA TRAKTOR DI JORONG BALUN SUNGAI IPUH NAGARI PERSIAPAN BALUN PAKAN RABAA TENGAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

HUKUM UPAH JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) DI KLINIK KECANTIKAN STUDIO 1 SHELLA BEHEL DESA MELAYU BESAR KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT FIQH MUAMALAH

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Literatur Terbaru yang Relevan

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)