ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
HENDRA GUNAWAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Medan belum sepenuhnya berjalan dengan baik contohnya, terutama perbaikan jalan utama desa Tanjung Medan, pembangunan Drainase primer, Pembangunan gorong-gorong, Jalan setapak, MCK umum, Pagar Masjid Istiqomah, Poskamling, rehap TK MDA, PAUD dan SD dan yang lebih disayangkan pembangunan TK belum ada dilakukan. Dan berdasarkan dalam menjalankan operasional pemerintahan desa masih membutuhkan pelatihan- peatihan dalam melaksanakan tugasnya Pelaksanaan operasional pemerintah Desa juga belum terealisasi dengan baik dapat dilihat jarangnya diadakan sosialisasi dengan aparatur pemerintah seperti LPM. Peningkatan kualitas untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Tanjung Medan sudah terlaksana dengan baik karena telah terdapatnya sarana prasrana kesehatan dasar seperti posyandu yang peningkatan dan pengembangannya dilakukan setiap tahun sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnyaibu-ibu dan anak-anak. Penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah di Desa Tanjung Medan sudah dilaksanakan dengan baik seperti pelaksaan wirid atau pengajian yang diadakan setiap minggunya walaupun untuk penggajian guru tahsin belum jelas jumlahnya. Berdasarkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan desa di desa Tanjung Medan terdapat tiga faktor yang menghambat yaitu kepemimpinan Kepala Desa yang kurang mengayomi masyarakat untuk terlibat dan aktif mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya agar program yang di jalankan tepat sasaran. Selain itu, Kepala Desa seharusnya mengusai bidang-bidang pembangunan yang perlu ditingkatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, karena masih terdapat beberapa program dasar. Ketersediaan dana desa yang tidak dikelola secara efisien juga menjadi faktor penghambat. Dana desa yang tersedia di alokasikan pada program-program pembangunan fisik yang cukup besar, namun dalam pengelolaannya yang kurang tepat akan menyebabkan kekurangan dana pada program yang berjalan sehingga program lain terpaksa ditunda. Dalam menyikapi masalah ini sebaiknya aparatur desa bersama masyarakat sama-sama merumuskan rencana pengelolaan dana secara matang dan terealisitis agar mendapatkan gambaran penggunaan dana yang tepat.
Topik Terkait
Referensi Serupa
Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) (Studi Kasus : Baznas Provinsi Sumatera Utara)
Aldino, Nico
SISTEM PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (StudiKasus di Desa Padang Manih, Kecamatan V Koto KampungDalam, Kabupaten Padan
Yuzhyla Indah Permata Sari YJ
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KOPERASI UNIT DESA (KUD) TRI MANUNGGAL DESA MAYANG PONGKAI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR
MOHAMMAD ALFIAN KAMPARI
Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)
Sagala, Mhd Fadhil
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)
Izzah, Hilya
KREDIT MACET DAN LANGKAH PENANGGULANGANNYA PADA DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (SUATU TINJAUAN EKONOMI ISLAM)
Thohirah
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, -
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, -
KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.
RAPI DWI WAHYU, -
PROGRAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) KELAS II A KOTA PEKANBARU DALAM MEMBINA PERILAKU NARAPIDANA
OKTA FRIADI
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, -
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
Aprida, Vivit
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
SISTEM PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (StudiKasus di Desa Padang Manih, Kecamatan V Koto KampungDalam, Kabupaten Padan
Yuzhyla Indah Permata Sari YJ · 2015
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KOPERASI UNIT DESA (KUD) TRI MANUNGGAL DESA MAYANG PONGKAI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR
MOHAMMAD ALFIAN KAMPARI · 2017
KREDIT MACET DAN LANGKAH PENANGGULANGANNYA PADA DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (SUATU TINJAUAN EKONOMI ISLAM)
Thohirah · 2014
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, - · 2022
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, - · 2022
KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.
RAPI DWI WAHYU, - · 2021
PROGRAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) KELAS II A KOTA PEKANBARU DALAM MEMBINA PERILAKU NARAPIDANA
OKTA FRIADI · 2017
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, - · 2022
Literatur Terbaru yang Relevan
Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) (Studi Kasus : Baznas Provinsi Sumatera Utara)
Aldino, Nico · 2021
SISTEM PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (StudiKasus di Desa Padang Manih, Kecamatan V Koto KampungDalam, Kabupaten Padan
Yuzhyla Indah Permata Sari YJ · 2015
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KOPERASI UNIT DESA (KUD) TRI MANUNGGAL DESA MAYANG PONGKAI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR
MOHAMMAD ALFIAN KAMPARI · 2017
Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)
Sagala, Mhd Fadhil · 2021
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)
Izzah, Hilya · 2018
KREDIT MACET DAN LANGKAH PENANGGULANGANNYA PADA DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (SUATU TINJAUAN EKONOMI ISLAM)
Thohirah · 2014
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, - · 2022
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, - · 2022