KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru)
Amiruddin · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Skripsi ini berjudul: “KEBIJAKAN DINAS DINAS SOSIAL DALAM
MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.”
Adapun penulisan skripsi berlatar belakang dari banyaknya gelandangan
dan pengemis yang ada dikota Pekanbaru padahal pemerintah telah mengeluarkan
peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan yang melarang aktivitas
pergelandangan maupun pengemisan dijalur hijau dan tempat-tempat strategis.
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok
permasalahan yakni kebijakan yang telah dibuat oleh dinas sosial kota pekanbaru
dan kendala dalam merealisasi kebijakan dalam penanggulangan gelandangan dan
pengemis serta tinjauan fiqih siyasah dalam kebijakan dinas tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi
di dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru yang terletak dijalan sudirman.
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalu wawancara
dan observasi sebagai data primer yang dihimpun dari pihak pemerintah kota dan
pejabat terkaid dalam hal ini adalah dinas sosial kota pekanbaru. Sedangkan data
sekunder adalah data yang didapat dari buku-buku yang terkait langsung
mengenai masalah yang diteliti, setelah data tersebut diproleh, lalu dianalisa
dengan metode deskriptif analitik.
Melalui wawancara dan observasi dilapangan diproleh hasil, setelah
mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan
fiqih siyasah dengan menampilkan nash al-Quran, hadits dan kaedah fiqihiyah
untyk mempertegas kesimpulan yang ditarik.
Dari uraian-uraian yang disajikan dandari berbagai tinjauan, maka
penulis memproleh jawaban bahwa kebijakan dinas sosial dalam menanggulangi
gelandangan dan pengemis adalah suatu hal yangtidak sesuai dengan tinjuan fiqih
siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinya.
Referensi Serupa
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
RIFAN NURFALA, -
PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DINAS PUPR KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
NANI SUWARDI, -
Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjau Fiqh Siyasah
Muhammad Gunawan Ginting, -
Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemlihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
Muhammad Rizky, -
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU
CHOERUDIN
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, -
Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).
Nor Fadillah, -
Program dinas sosial dan tenaga kerja kota Subulussalam dalam mengatasi pengemis
Yunita, Fitri
PERAN UNIT PELAKSANATUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) KOTA PEKANBARU TERHADAP ANAK TERLANTAR KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Mhd Rizki Dwa Putra, -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, -
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, -
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
RIFAN NURFALA, - · 2022
PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DINAS PUPR KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
NANI SUWARDI, - · 2022
Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjau Fiqh Siyasah
Muhammad Gunawan Ginting, - · 2021
Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemlihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
Muhammad Rizky, - · 2020
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU
CHOERUDIN · 2018
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021
Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).
Nor Fadillah, - · 2021
PERAN UNIT PELAKSANATUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) KOTA PEKANBARU TERHADAP ANAK TERLANTAR KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Mhd Rizki Dwa Putra, - · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
RIFAN NURFALA, - · 2022
PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DINAS PUPR KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
NANI SUWARDI, - · 2022
Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjau Fiqh Siyasah
Muhammad Gunawan Ginting, - · 2021
Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemlihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
Muhammad Rizky, - · 2020
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU
CHOERUDIN · 2018
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021
Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).
Nor Fadillah, - · 2021
Program dinas sosial dan tenaga kerja kota Subulussalam dalam mengatasi pengemis
Yunita, Fitri · 2018