Wasiat Wajibat menurut Ibn Hazm dan Relevansinya dengan pembaruan Hukum Islam di Indonesia.

Abstrak / Ringkasan

Wasiat wajibah merupakan salah satu aspek pembaruan hukum keluarga
Islam yang terjadi di pelbagai negara Muslim. Wasiat wajibat adalah tindakan yang
dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi
putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang
tertentu dalam keadaan tertentu pula. Wasiat wajibah di Indonesia mulai dikenal
semenjak lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991. Selanjutnya, konsep wasiat wajibah di Indonesia dikembangkan melalui
beberapa putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Di dalam
aturan dan yurispudensi Mahkamah Agung, wasiat wajibah di Indonesia diberikan
kepada anak/orangtua angkat, ahli waris yang berbeda agama dan anak tiri. Menurut
jumhur ulama, ayat yang berkaitan dengan kewajiban berwasiat telah di-nasakh oleh
ayat-ayat waris. Sedangkan Ibn Hazm-seorang ulama besar madzhab Zhahiriberpendapat

bahwa ayat-ayat tentang wasiat tidak di-nasakh sehingga kewajiban
tentang wasiat tersebut tetap berlaku bahkan Ibn Hazm berpendapat bahwa orang yang
meninggal kemudian tidak sempat berwasiat, maka ahli warisnya mesti mengeluarkan
sebagian dari harta peninggalan tersebut sebagai wasiat dan jika tidak dilaksanakan,
pejabat negara bisa memaksa ahli waris untuk melaksanakannya.
Permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah
(1) Bagaimana wasiat
wajibah menurut Ibn Hazm.
(2) Bagaimana Wasiat Wajibah menurut Ibn Hazm dan
Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian penelitian kepustakaan
(library research
), yaitu
penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi
kepustakaan, dan menjadikan berbagai karya Ibn Hazm sebagai sumber data
utamanya.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini: Pertama, wasiat wajibah
menurut Ibn Hazm adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat si mayit yang tidak
mendapatkan bagian dari harta peninggalan, baik karena perbedaan agama,
perbudakan maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya., meskipun secara hakiki
si mayit tidak berwasiat. Kedua, wasiat semacam ini sifatnya diniy dan qadhâî.
Ketiga, Pendapat Ibn Hazm tentang wasiat wajibah ini didasarkan kepada dua
landasan utama, yaitu al-Qur’an, al-Sunnah dan fatwa tabi’in. dan Keempat, pendapat
Ibn Hazm tentang wasiat memiliki relevansi substantif
(on-topic
) dengan wasiat
wajibah di Indonesia yaitu, pada tiga hal.
(1). Adanya kewajiban untuk mengeluarkan
sebagian harta peninggalan si mayit atas nama wasiat yang diberikan kepada orang
yang memiliki kedekatan hubungan nasab, maupun psikologis dengan si mayit, namun
tidak termasuk ahli waris. Hal tersebut dilakukan, meskipun si mayit tidak melakukan
wasiat secara hakiki.
(2). Kewajiban untuk mengeluarkan harta peninggalan si mayit
atas nama wasiat tersebut sifatnya diniy dan qadhâî.
(3). Ahli waris non muslim
mendapatkan bagian dari harta peninggalan si mayit yang muslim atas nama wasiat
wajibah.
Kajian atau hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat mengisi atau
memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru bagi Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia.

Topik Terkait

Sitasi