IMPLEMENTASI KEBIJAKANNUGROHO NOTOSUSANTO DALAM PENGAJARAN SEJARAH DI SMA (1983-1985)

Abstrak / Ringkasan

Pendidikan merupakan wahana untuk mempertahankan dan memajukan suatu peradaban bangsa dan negara. Generasi yang sadar akan pendidikan dan mempertahankan peradaban suatu negara tentu harus memiliki kesadaran sejarah yang tinggi akan bangsa dan negaranya. Namun, di beberapa negara, Indonesia khususnya, kesadaran sejarah dalam dunia pendidikan, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya harus diwarnai oleh kepentingan politik peguasan. Orde Baru, telah melahirkan sejarahnya sendiri melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto, yang juga seorang sejarawan. Penulisan sekripsi ini bertujuan untuk menggambarkan,1) latar belakang kehidupan dan pemikiran Nugroho Notosusanto; 2) menggambarkan kebijakan Nugroho Notosusanto dalam penerapan pengajaran sejarah di SMA (1983-1985); dan 3) realitas pengajaran sejarah di SMA (1983-1985).
Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis menurut Kuntowijoyo. Tahap pertama adalah pemilihan topik yang merupakan tahappertama untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji. Tahap kedua adalah pengumpulan sumber yang didapat dari sumber tertulis.Tahap ketiga adalah verifikasi yang disebut juga kritik sejarah atau keabsahan sumber. Tahap keempat adalah interpretasi yang merupakan tahap penafsiran. Tahap kelima adalah penulisan sejarah atau historiografi sebagai hasil dari penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya1) Nugroho Notosusanto merupakan seorang tokoh sejarah yang melahirkan suatu kontroversi dari pemikirannya dalam perkembangan pemikiran sejarah maupun pelajaran sejarah di sekolah, SMA khususnya. Kedekatan Nugroho dengan militer membuat ia disebut sebagai sejarawan militer. Tidak hanya seorang sejarawan, Nugroho juga merupakan seorang sastrawan 2) Pada saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho menerapkan suatu kebijakan yang menjadi polemik bagi mata pelajaran sejarah. Sejarah tidak lagi integral dalam pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuam Sosial), namun berdiri sendiri dan muncul satu program lagi yakni PSPB Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Ini artinya pada kurikulum 1984, terjadi dualisme pembelajaran sejarah, ada SNID (Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia) dan PSPB. 3) Realitas dari penerapan tersebut selain dari dualisme pembelajaran sejarah adalah indroktinasi melalui pelajaran sejarah. Realitanya, pengajaran sejarah dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan kekuataan suatu kelompok yakni militer
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Nugroho Notosusanto, Pengajaran Sejarah Di SMA

Topik Terkait

Sitasi