REPOSITORY PAIindonesia2018

KEWENANGAN JAKSA DALAM MEMULIHKAN KEKAYAAN NEGARA MENURUT UU NO 16 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

WAHYOU · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Skripsi dengan judul “Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan kekayaan
Negara Menurut UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 Dalam Kajian Fiqh Siyasah”adalah hasil penelitian studi pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara
menurut UU kejaksaan No.16 tahun 2004? Dan bagaimanakah kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut Fiqh Siyasah? Data penelitian ini dihimpun dari beberapa literatur terkait selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian yang sesuai dengan fiqh siyasah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan kewenangan
jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan No.16 tahun 2004, kemudian dianalisis dengan cara pendeskripsikan data tersebut menurut Fiqh Siyasah. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan pemaparan umum tentang Kewenangan Jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan No.16 tahun 2004, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut Undang-undang kejaksaan No 16. Tahun 2004 adalah kewenangan dengan mendapat kuasa khusus dari instansi pemerintah atau negara baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30 ayat 2 undang-undang kejaksaan. Dalam memulihkan kekayaan negara akibat yang ditimbulkan dari kerugian negara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di dalam pengadilan atau dengan cara perdamaian di luar pengadilan.
Kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut Fiqh Siyasah adalah kewenangan jaksa dengan pendekatan fiqh siyasah yang berkesesuaian dengan lembaga hisbah dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa, sebagai dan sebagai pengawas pejabat pemerintah
apabila terjadi penyimpangan dalam kepemerintahannya. Dari tugas tersebut dapat dibenarkan Upaya jaksa dalam menyelesaikan sengketa dengan jalan litigasi dan non itigasi, sama halnya dengan hisbah dalam melakukan penuntutan dan pemanggialn para pihak untuk diselesaikan secara damai. Penulis merekomendasi kepada pejabat penyelenggara negara, khususnya Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia agar melaksanakan kewenangannya sesuai dengan norma-norma dalam perundang-undangan agar tidak terjadi
penyalahgunaan kewenangan dalam memulihkan kekayaan negara dan tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

KEWENANGAN JAKSA DALAM MEMULIHKAN KEKAYAAN NEGARA MENURUT UU NO 16 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

KRITERIA PEMILIH DALAM MEMILIH KEPALA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

KRITERIA PEMILIH DALAM MEMILIH KEPALA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Literatur Terbaru yang Relevan

EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

KRITERIA PEMILIH DALAM MEMILIH KEPALA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)