Digital LibraryE-Library STAI Al-HikmahPerpustakaan digital kampus untuk katalog, repository, dan jurnal ilmiah
Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“kewenangan”

86 referensi ditemukan
REPOSITORY Umumindonesia2020

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

MARADEN KASUMA HASIBUAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Pengangkatan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 telah diatur dengan jelas di Paal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) pemerintah dapat menyediakan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir sesuai dengan kebutuhan. dimana masih banyaknya guru-guru yang tidak sesu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
64%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · Repository UIN Sumatera Utara

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan penetapan dana desa oleh kepala desa biak muli, serta untuk mengetahui wewenang kepala desa dalam menyusun anggaran desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014, serta untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap sikap seorang pemimpin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan de…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nordi Ilhami, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Nordi Ilhami (2015):Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang tugas dan wewenang pemerintahan desa, yang mana pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya masih terbilang lemah. Salah satu fakto…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2019

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2018 TENTANGMPR, DPR, DPD DAN DPRD DALAM KONTEKS FIQH SIYASAH

HANUM, FARIDAH · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul : ‚Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan RUU pembentukan dan pemekaran serta Penggabungan Derah Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Dalam Konteks Fiqh Siyasah.” Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan DPD berdasarkan …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2018

KEWENANGAN JAKSA DALAM MEMULIHKAN KEKAYAAN NEGARA MENURUT UU NO 16 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

WAHYOU · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi dengan judul “Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan kekayaan Negara Menurut UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 Dalam Kajian Fiqh Siyasah”adalah hasil penelitian studi pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan No…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · Repository UIN Sumatera Utara

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan penetapan dana desa oleh kepala desa biak muli, serta untuk mengetahui wewenang kepala desa dalam menyusun anggaran desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014, serta untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap sikap seorang pemimpin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan de…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2019

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2018 TENTANGMPR, DPR, DPD DAN DPRD DALAM KONTEKS FIQH SIYASAH

HANUM, FARIDAH · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul : ‚Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan RUU pembentukan dan pemekaran serta Penggabungan Derah Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Dalam Konteks Fiqh Siyasah.” Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan DPD berdasarkan …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2018

Kewenangan Negara Menetapkan Biaya Top Up Dalam Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Terhadap Top Up E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan)

Kartika, Sahnaz · Repository UIN Sumatera Utara

Tas’ir adalah menetapkan harga barang-barang yang hendak dijual belikan tanpa menzhalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli, yang berhak melakukan at-Tas’ir al-Jabari adalah pemerintah atau pihak penguasa setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan biaya top-u…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
52%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Zainul Kirom (2022) : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang kewenangan desa yang meliputi penyelen…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Zainul Kirom (2022) : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang kewenangan desa yang meliputi penyelen…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2017

ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI’I TENTANG KEWENANGAN HAKAM DALAM MENYELESAIKAN SYIQAQ ANTARA SUAMI ISTERI

ADI HARMANTO · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adi Harmanto, (2017): Analisis Pendapat Imam Asy-syafi’i Tentang Kewenangan Hakam Dalam Menyelesaikan SyiqaqAntara Suami Isteri Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hakam memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang syiqaq, berbeda dengan Imam Asy-syafi’i yang berpendapat bahwa hakam tidak …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY Umumindonesia2014

DESENTRALISASI PENDIDIKAN: STUDI KEBIJAKAN KEWENANGAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BANDUNG

Kuswandi, Aos · Universitas Islam 45 / UM Indonesia

Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pendidikan. Desentralisasi pendidikan belum efektif untuk mempercepat peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Kondisi ini menarik untuk dilaksanakan penelitian untuk menjawab bagaimana kewenangan pendidikan dasar dilaksanakan di Kota Bandung …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
34%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah di Sumatera Utara Dalam Perspektif Politik Hukum Dan Teori Hukum Al-Maslahah

Irwansyah, Irwansyah · Repository UIN Sumatera Utara

Problematika peraturan daerah yang seharusnya mampu menjadi hukum yang akseptabel untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat salah satunya untuk membentuk peraturan daerah berbasis syariah pada daerah-daerah yang tidak diberikan kekhususan. Namun, kesemuanya bergantung pada political will dari pemerintahan daerah. Dalam kajian yang akan peneliti ana…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
18%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2017

ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWY TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI LEGISLATOR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

HASNAWATI · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hasnawati (2017) : Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang Kedudukan Perempuan sebagai Legislator dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Menurut kajian Fiqh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif juga disebut dengan al-Sulthah al-Tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang digunakan untuk menunjukkan salah satu …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
18%
relevansi
REPOSITORY PGMIindonesia2016

KREATIVITAS DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR YANG UNGGUL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Siti, Mulyani, M.Hum.; Giri, Wiyono; Sujarwo, M.Pd. · Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini berusaha mendiskripsikan kreativitas dalam pengelolaan pendidikan sekolah dasar unggulan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehubungan dengan pelaksanaan MPMBS. Penelitian ini termasuk penelitian survey yang dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi yang didasarkan pada pengamatan terbatas. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
18%
relevansi
REPOSITORY PGMIindonesia2012

Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menyusun Silabus di SMP Negeri se-Kecamatan Rumbai Pekanbaru

Habibah Miskah · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Guru merupakan salah satu pactor penting dalam menentukan Mutu Pendidikan disuatu Lembaga Pendidikan. Guru berhadapan langsung dengan peserta didik. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas. Dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Perubahan Kurikulum yang terjadi belakangan ini semakin menuntut kompet…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
18%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2022

ANALISIS SEKSYEN 57 ENAKMEN 6 UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM KELANTAN TAHUN 2002 TENTANG PERCERAIAN LUAR MAHKAMAH (STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN)

AHMAD LUQMAN AL HAKAM BIN MOHD ZAIDI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Ahmad Luqman Al Hakam (2022) : Analisis Seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 TentangPerceraian Luar Mahkamah Studi Kasus Di Mahkamah Rendah SyariahKota Bharu, Kelantan Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja bagaimana prosedur perceraian luar mahkamah menurut seksyen 57 enakmen undang-undang keluarga Kela…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
17%
relevansi
REPOSITORY Umumindonesia2015

Pengembangan Software untuk Penulisan Laporan Hasil Evaluasi Pendidikan di SMK Menggunakan Kurikulum 2013

Heri, Retnawati; Samsul, Hadi; ARIADIE CHANDRA, NUGRAHA · Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah memberlakukan kurikulum 2013 dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, mulai dari filosofi, tujuan, isi, pendekatan pembelajaran yang digunakan, dan penilaiannya. Dari sisi penilaian keberhasilan pendidikan yang digunakan dal…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
16%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2019

Peran Guru PAI Dalam Penerapan Disiplin Belajar Siswa di SMP Gajah Mada Kecamatan Medan Timur Kota Medan

Waruwu, Kadirman · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru PAI dalam penerapan disiplin belajar di SMP Gajah Mada Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Peran guru PAI yang dimaksud adalah sebagai pembimbing, teladan, motivator dan evaluator. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metodologi pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumen. Sumb…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
15%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2013

KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL GURU PAI BERSERTIFIKASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SALMIYAH RUM · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Salmiyah Rum, Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAI Bersertifikasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, Tesis, Pekanbaru : Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. Guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk menguasai kemampuan dasar guru yang telah …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
15%
relevansi
Halaman 1 / 5 Berikutnya →