REPOSITORY PAIindonesia2012

NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA DI RANTAU PANJANG, KELANTAN, DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Adibah Bt Yusof · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Adibah Bt Yusof @ Abdullah Saari (2012). NIKAH LIAR DAN
DAMPAKNYA: SATU KAJIAN DI RANTAUPANJANG, KELANTAN.
Skripsi. Jurusan Ahwal Syahksiah. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru. Idealnya sebuah
perkawinan hendaknya diawali dengan sesuatu yang Islami, tidak dicampuri oleh
apapun yang dapat mengurangi nuansa Islami dalam perkawinan. Istilah 'kawin
liar' merujuk kepada pernikahan alternatif yang dijalani oleh pasangan dalam
keadaan mereka meliarkan diri dari pada prosedur biasa Mahkamah Syariah.
Karena ketentuan perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari
pengertian, cara pertunangan, pemberianmahar, wali, proses perkawinan,
perkawinan yang diharamkan dan lain sebagainya. Permasalahan yang dikaji
dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
kawin liar di Rantau Panjang? 2. Apakah dampak perkawinan liar terhadap
kehidupan keluarga dan masyarakat di Rantau Panjang? dan 3. Bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan liar di Rantau Panjang?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan
dengan terjun langsung ke masyarakat dan penelitian terhadap kasus mahkamah
sehingga diperoleh data yang jelas.
Teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi,
dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan
menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan realiti yang terjadi dalam
masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam
pandangan hukum Islam.
Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat
disimpulkan bahwa tradisi kawin liar yang berlaku adalah tidak sesuai dengan
ketentuan hukum Islam karena di dalam al-Qur’an dan Hadis
tidak ada dalil atau anjuran satupun yang menghalalkan kawin liar dengan kata
lain akibat yang timbul atau dampak kawin liar sangat bertentangan dengan
perintah dan larangan Allah SWT. Bagaimanapun terdapat juga kalangan ulama
yang mengatakan bahwa kawin liar sah disisi Islam. Apa yang menjadi halangan
adalah undang-undang civil yang ditentukan oleh kerajaan. Namun begitu hasil
dari nikah liar ini bisa mengundang efek yang negative seperti nikah liar ini dapat
merusak rumah tangga yang utuh setelah sekian lama ia dibina atas dasar kasih
sayang.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang ingin
disampaikan agar masyarakat jangan menjadikan kawin liar ini sebagai budaya.
Dan juga control dari masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi
penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan kawin liar ini.

NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA DI RANTAU PANJANG, KELANTAN, DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”

POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)

PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMA’ SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)

KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”

POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)

PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)

Literatur Terbaru yang Relevan

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”

POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)