REPOSITORY PAIindonesia2013

PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM MENURUT PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI FIKIH (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)

JALLI SITAKAR · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Tesis ini berjudul: ”PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM
MENURUT PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI
FIKIH (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu),” dengan rumusan masalah :
(1) Bagaimana perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI dalam
pernikahan ditinjau dari Fikih Islam? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
terjadinya perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI dalam
pernikahan ditinjau dari Fikih? (3) Bagaimana Status hukum perpindahan wali
nasab ke wali hakim ketika wali ab’ad (yang jauh) masih ada menurut Pasal 23
KHI ditinjau dari Fikih ? dan (4) Bagaimana kasus perpindahan wali nasab ke wali
hakim sebagaimana terjadi di Kabupaten Rokan Hulu ? Penelitian ini termasuk
dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif,
analitis dan komparatif.
Hasil Penelitian : Perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23
Kompilasi Hukum Islam dan Fikih ; bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang
ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak
dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Menurut PMA Nomor 2
Tahun 2007, yaitu : Kepala KUA Kecamatan, dan PPN yang ditunjuk oleh Kepala
Seksi Urusan Agama Islam (Kasi URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas
nama Menteri Agama. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali
yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab’ad), maupun dari
nasab ke wali hakim karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur,
sebagaimana pasal 23 KHI ini sejalan dengan fikih klasik; al-Bajuri dan Mughni al-
Muhtaj, dan Qalyubi wa ‘Umairah.
Sebab-sebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim
menurut Pasal 23 KHI; secara hukum fiqih Islam maupun Kompilasi Hukum Islam
ada kemungkinan berpindahnya wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan
seorang wanita karena sebab-sebab di atas, terkecuali wali yang enggan, harus
menunggu adanya putusan dari Pengadilan Agama. Status hukum perpindahan wali
nasab ke wali hakim ketika wali yang lebih dekat dan wali yang jauh masih ada,
bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
sama ada dari al-`aqrab atau al-`ab’ad itu tidak ada, tidak mungkin
menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal. Status
perpindahan wali ini juga telah ditetapkan di dalam Bahas al-Masail al-Diniyyah
al-Waqi’iyyah Muktamar XXX NU di PP. Lirboyo Kediri, pada tanggal 21-27
November 1999.
Kasus perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan di
Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana terjadi pada tiga pasangan pernikahan ; Shinta
binti Dahlan (20 tahun) dan Doni Suardi bin Munaji (25 tahun) menikah dengan
wali hakim/berpindah wali dari nasab ke wali hakim karena walinya enggan
(adhal), Winah bin Sukiran (23 tahun) dan Arman bin Ahmad (24 tahun), menikah
dengan wali hakim/berpindah wali dari nasab ke wali hakim karena walinya jauh
dan Khairani bin Muslim (20 tahun) dan Andi bin Idham (22 tahun), menikah
dengan wali hakim/berpindah wali dari nasab ke wali hakim karena walinya sakit
dan tidak dapat hadir.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2021

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

MIRATUL HAYATI, MH

99% mirip
REPOSITORY2020

DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018

NUR YASIN, -

99% mirip
REPOSITORY2019

Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah

EDI IRWANSYAH ARUAN, -

99% mirip
REPOSITORY2021

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Rizal, -

99% mirip
REPOSITORY2018

Pengangatan Anak Oleh Wali Nasab Menurut Hukum Positif Dalam Perspektif Maqaashid Al-Syar’iah

Barmawi Arief

99% mirip
REPOSITORY2015

PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM (STUDY PENETAPAN PERKARA NOMOR 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)

Nurul Laili

99% mirip
REPOSITORY2021

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

Yunia Nurisman, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER

Moch. Khoirul Anam; Jumni Nelli

99% mirip
REPOSITORY2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nurudin

99% mirip
REPOSITORY2021

Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 (Studi Kasus Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun)

Sirait, Dewi Syafitri

99% mirip
REPOSITORY2018

PENGUSIRAN ORANG TUA TERHADAP PEREMPUAN YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DI PULAU KIJANG DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

MASLENI WIDIANTI

99% mirip
REPOSITORY2017

PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

RAYO RANGKUTI

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan