Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“sanksi”

217 referensi ditemukan
REPOSITORY PAIindonesia2014

SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Budi Dermawan · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tesis ini berjudul: ”SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” Rumusan masalah : (1) Bagaimana sanksi hukum tindak pidana pemerkosaan ayah terhadap anak kandungnya menurut hukum positif dan hukum Islam, (2) Bagaimana kedudukan hak perwalian seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya ? dan (3) Bagai…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
69%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Reza, Muhammad Farhan · Repository UIN Sumatera Utara

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyerang nama baik orang lain dan diketahui oleh khalayak ramai. Pencemaran nama baik tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat ternyata pencemaran nama baik juga terjadi di kalangan mahasiswa dalam bentuk menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola. Meskipun terkadang dalam berinteraksi an…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
67%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Hukum As-Sahir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Annisa, Yayuk · Repository UIN Sumatera Utara

Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti santet, teluh, ataupun guna-guna. Santet adalah salah satu praktik sihir yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk mencelakaan orang lain seperti penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang yang dikehendakinya. Merupakan jenis ilmu sihir un…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
66%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2012

SANKSI TERHADAP PRILAKU POLIGAMI TANPA IZIN MAHKAMAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH HULU LANGAT SELANGOR).

Wan muhammad Saifullah · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini berjudul “SANKSI TERHADAP PRILAKU POLIGAMI TANPA IZIN MAHKAMAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH HULU LANGAT SELANGOR). Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. Adapun yang menjadi latar belakang dalam skripsi ini adalah banyaknya berla…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
66%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sindy, Maya Mei · Repository UIN Sumatera Utara

Pengemis adalah seseorang atau lebih yang melakukan perbuatan meminta-minta dengan berbagai cara dan berbagai sehingga, mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Kenyataan menunjukkan pengemis berpura-pura cacat ataupun miskin dan menjadikan mengemis sebagai profesi. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Sanksi Hukum Pengemisan Dalam Analisis …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)

Trisna, Dinda Dwi · Repository UIN Sumatera Utara

Pornografi di dalam kajian hukum, baik dalam Hukum Pidana Positif, maupun Hukum Pidana Islam di pandang sebagai tindak pidana (jarimah). Adapun pengertian, unsur-unsur serta ruang lingkup pornografi dari sudut pandang Hukum Pidana Positif diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ruang lingkup pornografi dalam hukum pos…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Hukum Bagi Mucikari Dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 Dan 296 KUHP)

Siregar, Ahmad Taufiq · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan sanksi hukumbagimucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki sanksi hukuman yang berat sehingga memberikan efek jera. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2015

SANKSI JARIMAH KHAMAR MENURUT UNDANG-UNDANG (StudiKomperatifAntaraKanunJinayahSyari’ah Negeri Kelantan DarulNaimdanQanunProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

Syed Mohd Muhyiddin Bin Syed Omar Al-Yahya · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi ini berjudulSanksi Jarimah KhamarMenurut Undang- UndangStudiKomperatif Antara Enakmen Kanun Jinayah Syari’ah Negeri Kelantan Darul Naim dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Islam melarang umatnya melakukan perkara yang mendatangkan mudharatsama ada kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat. Salah satu perkara atau perbuatan yang sangat …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sindy, Maya Mei · Repository UIN Sumatera Utara

Pengemis adalah seseorang atau lebih yang melakukan perbuatan meminta-minta dengan berbagai cara dan berbagai sehingga, mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Kenyataan menunjukkan pengemis berpura-pura cacat ataupun miskin dan menjadikan mengemis sebagai profesi. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Sanksi Hukum Pengemisan Dalam Analisis …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Reza, Muhammad Farhan · Repository UIN Sumatera Utara

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyerang nama baik orang lain dan diketahui oleh khalayak ramai. Pencemaran nama baik tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat ternyata pencemaran nama baik juga terjadi di kalangan mahasiswa dalam bentuk menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola. Meskipun terkadang dalam berinteraksi an…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Hukum As-Sahir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Annisa, Yayuk · Repository UIN Sumatera Utara

Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti santet, teluh, ataupun guna-guna. Santet adalah salah satu praktik sihir yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk mencelakaan orang lain seperti penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang yang dikehendakinya. Merupakan jenis ilmu sihir un…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP

Nasution, Rizky Ayma Sari · Repository UIN Sumatera Utara

Pembunuhan merupakan perbuatan jarimah yang sangat dibenci oleh Allah dan merupakan jarimah yang sanksinya adalah bagian atas hak Allah dan korban kepada pelaku untuk menjatuhi sanksi kepada pelaku, dalam Islam sendiri sangat melarang perbuatn membunuh orang lain apalagi membunuh anak kandung sendiri karena hal ini merupakan bagian dari budaya bangsa Ara…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)

Trisna, Dinda Dwi · Repository UIN Sumatera Utara

Pornografi di dalam kajian hukum, baik dalam Hukum Pidana Positif, maupun Hukum Pidana Islam di pandang sebagai tindak pidana (jarimah). Adapun pengertian, unsur-unsur serta ruang lingkup pornografi dari sudut pandang Hukum Pidana Positif diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ruang lingkup pornografi dalam hukum pos…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Hukum Bagi Mucikari Dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 Dan 296 KUHP)

Siregar, Ahmad Taufiq · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan sanksi hukumbagimucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki sanksi hukuman yang berat sehingga memberikan efek jera. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam)

Arfah, Rizki · Repository UIN Sumatera Utara

Tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio f…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

PELANGGARAN DAN SANKSI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN MADARASAH DALAM LINGKUNGAN KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

ISMAIL, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Ismail ( 2021 ) : Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar. Pelanggaran dan sanksi adalah alat pendidikan, kalaulah sanksi tidak ada, maka sulit guru untuk mendisiplinkan peserta didiknya, namun pelanggaran yang terjadi dilingkungan lembaga pendidikan sudah ada dalam UU …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
42%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

PELANGGARAN DAN SANKSI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN MADARASAH DALAM LINGKUNGAN KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

ISMAIL, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Ismail ( 2021 ) : Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar. Pelanggaran dan sanksi adalah alat pendidikan, kalaulah sanksi tidak ada, maka sulit guru untuk mendisiplinkan peserta didiknya, namun pelanggaran yang terjadi dilingkungan lembaga pendidikan sudah ada dalam UU …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
42%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2013

Penerapan sanksi berjenjang untuk meningkatkan disiplin dantanggungjawab belajar siswa di MTs. Al-Mushlihin Kota Binjai

Hadinata, Arie Bastian · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang: 1) Bentuk sanksi berjenjang yang diterapkan pada MTs. Al-Mushlihin Kota Binjai, 2) Proses perumusan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan dalam penegakan disiplin dan Tanggungjawab belajar pada MTs. Al-Mushlihin Kota Binjai, dan 3) Kendala dan solusinya untuk meningkatkan disiplin dan tanggungjawab …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
42%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2012

PELAKSANAAN SANKSI BAGI SISWI-SISWI YANG TIDAK MEMAKAI JILBAB DI LUAR JAM SEKOLAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Madrasah Aliyah Al-Huda Tanjung Batu Kundur)

Rachmad Hidayat · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jam Sekolah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Madrasah Aliyah Al- Huda Tanjung Batu Kundur). Sanksi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh seseorang (guru pembimbing, orang tua) terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran (asuhan kita) akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
37%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI “SALAH MALAH” DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU

Harun Harasyid, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Harun Harasyid (2020) : “Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi “Salah Malah” dalam Adat Pernikahan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)” Pernikahan adalah sarana terbaik menuju kehidupan yang bahagia karena masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, kecintaan dan kasih sayang dapat tersalurkan. Namun kadan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
Halaman 1 / 11 Berikutnya →