PELANGGARAN DAN SANKSI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN MADARASAH DALAM LINGKUNGAN KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Ismail ( 2021 ) : Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga
Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementrian
Agama Kabupaten Kampar. Pelanggaran dan sanksi adalah alat pendidikan, kalaulah sanksi tidak ada, maka
sulit guru untuk mendisiplinkan peserta didiknya, namun pelanggaran yang terjadi
dilingkungan lembaga pendidikan sudah ada dalam UU no 20 Tahun 2003, kebijakan
dalam sisdiknas tersebut juga menyertakan sanksi, serta dalam kode etik guru juga sudah
terdapat sanksi, namun perlu dikaji secara serius terhadap kesesuanyanya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikam di lembaga pendidikan
madrasah Dalam Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar” Rumusan
Masalah yang diajukan adalah: 1) Bagaimanakah Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di
Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementrian Agama Kabupa1n
Kampar? 2) Apa sajakah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh guru? 3) Apa sajakah
jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa? 4) Bagaimanakah bentuk sanksi yang telah
ditetapkan oleh lembaga pendidikan Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh guru atau
siswa di Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar? Penelitian ini merupakan
penelitian field Reseach, adapun Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisa kualitatif, yaitu analisis dan interpretasi dilakukan secara kritis. Dengan
menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan maupun
mengklasifikasikan data dan kemudian disusul interpretasi terhadap hasil pemikiran.
Hasil penelitian dapat penulis identifikasi; Pertama, Analisis bentuk
pelanggaran dan sanksi dalam UU No 20 Tahun 2003 ada beberapa pasal diantaranya,
(1)Pasal 67 Ayat (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan,(2)
Pasal 68 Ayat (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, (3) Pasal 69 Ayat (1) Setiap orang yang
menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,(4) Pasal 70 :
Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik,(5)
Pasal 71 : Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin. Kedua
Jenis pelanggaran oleh guru di lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dalam UU
Nomor 20 Tahun 2003, ini sudah penulis jawab, bahwa pelanggar yang sudah ditetapkan
oleh UU No 20 Tahun 2003 ada tiga jenis, 1) Ijazah Palsu, 2) Tjiplakan dan 3) lembaga
yang memberikan ijazah sedangkan lembaga itu tidak resmi. Ketiga, jenis pelanggaran di
lembaga pendidikan yang ada dalam kode etik guru. Jenis-jenis pelanggaran ini
secara umum dapat dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) kategori, keempat
Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa berdasarkan kode etik siswa yang tercantum
dalam peraturan sekolah, kelima Pelanggaran dan Sanksi Pendidikan Islam, yang
dimaksud adalah, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang serta sanksi yang
dia terima dalam bentuk pendidikan islam.

Topik Terkait

Sitasi