ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWY TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI LEGISLATOR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Abstrak / Ringkasan

Hasnawati (2017) : Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang Kedudukan Perempuan sebagai Legislator dalam Perspektif Fiqh Siyasah.
Menurut kajian Fiqh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif juga disebut dengan al-Sulthah al-Tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, untuk menjadi seorang dewan legislator yang berwenang dalam pemerintahan atau dikenal juga sebagai dewan perwakilan rakyat maka seseorang harus menduduki lembaga permusyawarahan (Ahlul Halli wa Aqdi) terlebih dahulu, keterlibatan perempuan dalam wilayah politik merupakan topik hangat di masa lalu, sekarang, dan mungkin akan terus diperdebatkan pada masa yang akan datang oleh ulama, sampai saat ini belum puas dengan kondisi yang sedang berjalan.
Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian yakni bagaimana kedudukan perempuan menurut pemikiran Yusuf al-Qaradhawy dan bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang kedudukannya berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan data menggunakan konten analisis yang bersumber seperti kitab atau buku. Sebagai data primer yaitu karya Yusuf al-Qardhawy (Fiqh al-Daulah fi al-Islam). Sedangkan data sekunder, yaitu baik berupa Alquran dan hadis, buku-buku, jurnal, serta website yang berhubungan dengan tema penelitia. Serta, kepustakaan lain yang menunjang data primer. Untuk menganalisis data, maka peneliti menggunakan metode Deduktif, induktif, deskriptif analitis.
Hasil dari pembahasan ini kesesuaian antara pemikiran Yusuf al-Qaradhawy dengan perspektif fiqh siyasah mengenai menunjukan kedudukan perempuan sebagai legislator yangmana membolehkan perempuan menjadi menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim atau jabatan umum lainnya berdasarkan QS. At-Taubah (9): 71 dengan syarat perempuan yang bergelut di dunia politik haruslah melaksanakan syariah Islam dan memliki kriteria yang sudah di tentukan. Serta tidak ada nash syar’i yang pasti, baik dalam Alquran maupun Sunnah yang mewajibkan secara khusus tentang syarat “laki-laki” yang memegang kewenangan secara umum dan “kewenangan tertinggi” pada calon anggota Ahlul Halli wa Aqdi (legislator) dan Islam tidak melarang perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik. Hal ini tidak menutupi persamaannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban sesuai dengan kaidah fiqh siyasah “bagi mereka ada hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap hak” dan “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kepada kemaslahatan”.

Topik Terkait

Sitasi