Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan Perspektif Nahdhatul Ulama (NU )
Warman · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undangundang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN
).
Fatwa MUI menerangkan bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum
mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat
dari hubungan hukum atau akad antar para pihak, karena mengandung unsur
gharar, maisir dan riba. Namun sebaliknya, NU berpendapat sebaliknya, bahwa
BPJS Kesehatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
Penelitian ini merupakan riset kepustakaan
(library research
). Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep jaminan kesehatan rakyat oleh
negara menurut Islam dan mendalami pandangan dan sikap Nahdhatul Ulama
terhadap BPJS Kesehatan.Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer
sebagai landasan dari penelitian ini dan menggunakan data-data lain yang berasal
dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Selain itu juga hasil
wawancara
(interview
) terhadap beberapa pihak yang berkompeten, seperti ulama
NU yang tergabung dalam Lembaga Bahtsul Masa’il. Jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum yang bersifat normatif. Sumber utama dalam penelitian ini
adalah: Hasil Muktamar NU ke-33, dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi
dengan judul penelitian, seperti: Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah alZuhaili,
Fiqh al-Mu’awadhah karya Musthafa Dib al-Bugha, al-Qadhaya alFiqhiyyah
al-Mu’ashirah
wa
al-Iqtishad
al-Islam
karya Ali Ahmad al-Salus, dan
lain-lain
Hasil penelitian ini adalah pertama, konsep jaminan kesehatan rakyat oleh
negara menurut Islam adalah bahwa pemerintah wajib memenuhi hak atas
kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia. Dana yang berasal dari filantropi Islam
seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf digunakan untuk kepentingan penjaminan
pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup minimum bagi seluruh
masyarakat, khususnya fakir miskin, termasuk dalam hal kesehatan. Kedua,
Nahdhatul Ulama terhadap BPJS Kesehatan adalah bahwa BPJS Kesehatan tidak
bertentangan dengan syariat Islam. BPJS yang merupakan program negara yang
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat sejalan dengan semangat dan tujuan al-ta’min al-ta’awuniy. Ketiga,
BPJS Kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. Oleh karena itu, kita patut
mengapresiasi program pemerintah ini. Alasannya adalah bahwa konsep jaminan
sosial dalam bentuk al-ta’min al-ta’awuniy ini merupakan implementasi dari
perintah al-Qur’an agar hamba-Nya saling menolong
(ta’awun
) dan saling
melindungi. Landasan konstitusional negara Indonesia ini dengan jelas
menginstruksikan salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Salah satu upaya untuk mencapainya dengan mengembangkan suatu
sistem jaminan sosial (al-takaful al-ijtima’iy
).
Referensi Serupa
Komunikasi Interpersonal Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
Fitri, Dede Zelviana
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MEROKOK
Firman Sadri
Kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Dalampembinaan Umat Islam Tahun 2016-2018
Handayani, Siti
Persepsi Masyarakat Kelurahan Amplas terhadap Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
Putri, Hafisyah
ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO.24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL
ARIF RAHMAN HAKIM
PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG PRINSIP JAMINAN SOSIAL BAGI ORANG TAK MAMPU DALAM UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
OKI SAPUTRA
RELEVANSI SISTEM DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA DENGAN SISTEM SYURA DALAM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
JHON HENDRA
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LOYALITAS NASABAH TABUNGAN BNI TAPLUS SYARI’AH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARI’AH CABANG PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM
Janico Alwendi
PEMIKIRAN UMAR IBN KHATTAB RA’ TENTANG JAMINAN SOSIAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMMAT
Ahmad Yusuf
KONTRIBUSI NEGARA TERHADAP KEADILAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM
Ahmad Husin
Pendidikan Agama Islam Dan Kesehatan Mental Remaja Dalam Pemikiran Zakiah Daradjat
Sihotang, Santi Aisah
Pendidikan Agama Islam Dan Kesehatan Mental Remaja Dalam Pemikiran Zakiah Daradjat
Sihotang, Santi Aisah
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MEROKOK
Firman Sadri · 2012
ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO.24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL
ARIF RAHMAN HAKIM · 2018
PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG PRINSIP JAMINAN SOSIAL BAGI ORANG TAK MAMPU DALAM UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
OKI SAPUTRA · 2017
RELEVANSI SISTEM DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA DENGAN SISTEM SYURA DALAM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
JHON HENDRA · 2017
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LOYALITAS NASABAH TABUNGAN BNI TAPLUS SYARI’AH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARI’AH CABANG PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM
Janico Alwendi · 2012
PEMIKIRAN UMAR IBN KHATTAB RA’ TENTANG JAMINAN SOSIAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMMAT
Ahmad Yusuf · 2012
KONTRIBUSI NEGARA TERHADAP KEADILAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM
Ahmad Husin · 2011
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Dinta Putri Wulandari, - · 2019
Literatur Terbaru yang Relevan
Komunikasi Interpersonal Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
Fitri, Dede Zelviana · 2020
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MEROKOK
Firman Sadri · 2012
Kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Dalampembinaan Umat Islam Tahun 2016-2018
Handayani, Siti · 2018
Persepsi Masyarakat Kelurahan Amplas terhadap Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
Putri, Hafisyah · 2020
ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO.24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL
ARIF RAHMAN HAKIM · 2018
PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG PRINSIP JAMINAN SOSIAL BAGI ORANG TAK MAMPU DALAM UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
OKI SAPUTRA · 2017
RELEVANSI SISTEM DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA DENGAN SISTEM SYURA DALAM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
JHON HENDRA · 2017
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LOYALITAS NASABAH TABUNGAN BNI TAPLUS SYARI’AH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARI’AH CABANG PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM
Janico Alwendi · 2012