HUKUM KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT ADAT MINANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM

Abstrak / Ringkasan

Suatu fakta hukum sampai sekarang bahwa masyarakat adat materilinial
Minangkabau menganut dan melaksanakan dualisme hukum kewarisan, yaitu hukum
kewarisan adat yang berlaku terhadap “harta pusaka tinggi” yang identik dengan tanah, dan
hukum kewarisan Islam yang berlaku terhadap “harta pusaka rendah” yang berasal dari harta
pencaharian masing-masing individu masyarakat Minangkabau itu sendiri.
Dualisme hukum kewarisan tersebut berakibat langsung terhadap dualisme badan
peradilan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di Minangkabau, yaitu pengadilan negeri
untuk harta pusaka tinggi berdasarkan hukum kewarisan adat dan pengadilan agama untuk
harta pusaka rendah berdasarkan hukum kewarisan Islam yang lazim disebut dengan hukum
faraidh.
Asas hukum kewarisan adat Minangkabau ialah saling mewarisi antara mamak
(saudara laki-laki ibu) dengan kemenakan
(anak saudara perempuan), tegasnya tidak saling
mewarisi antara suami isteri, sebab pernikahan tidak menyebabkan terjadi saling mewarisi,
dan tidak saling mewarisi pula antara anak dengan bapaknya, sebab nasab
(keturunan
) tidak
menyebabkan saling mewarisi antara anak dengan bapaknya, karena berbeda “sako” yang
berarti “suku” antara suami isteri dan antara anak dengan bapaknya, sebab sako yang
menyebabkan seseorang mendapat “pusako tinggi” (harta warisan).
Asas hukum kewarisan Islam ialah Al-quran, Hadis dan Ijm’a yang lazim disebut
dengan “dalil nash” dari Allah SWT, yang menegaskan saling mewarisi antara suami isteri
dan antara anak dengan bapaknya, karena pernikahan dan nasab
(keturunan) pasti menjadi
sebab terjadi saling mewarisi, dan tidak ada yang dapat menghijab
(mendindingnya
).
Pada pertemuan bukit marapalam tahun 1837 M. Sudah dicanangkan dasar hukum
adat Minangkabau yang Islami, yaitu “adat basandi syar’a dan syar’a basandi kitabullah Alquran”,
maka
secara
teoritis
seharusnya
sejak
itu
pula
sudah
tidak
ada
lagi
dualisme
hukum
kewarisan

di Minangkabau, dengan cara sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam,
namun karena pengaruh penjajah Belanda dengan “teori receptie” maka tersingkirlah hukum
kewarisan Islam dari harta pusaka tinggi, padahal hazairin menyebut teori itu adalah “teori
setan”, yang seharusnya diluruskan dengan “teori receptie a contrario”, yang intinya, hukum
kewarisan Islam meluruskan hukum kewarisan adat Minangkabau itu.
xvii
Sejak dahulu ada tiga orang ulama Minangkabau yang selalu mengingatkan agar
masyarakat Minangkabau sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam, dan
meninggalkan hukum kewarisan adat yang bertentangan dengan hukum kewarisan Islam,
yaitu Syekh Amad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh
Sulaiman Ar-Rasuli, dengan gaya bahasa yang berbeda namun intinya sama, yaitu hukum
kewarisan adat itu berasal dari leluhur masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan Datuk
Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemenggungan serta Cati Bilang Pandai yang semuanya
adalah non muslim, yang tentu saja ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Cepat atau lambat tentu pada akhirnya masyarakat Minangkabau yang seluruhnya
Islam itu pasti sepenuhnya tunduk dan rela melaksanakan hukum kewarisan Islam dan
pengadilan agama yang menjadi rujukan mereka dalam hukum kewarisan, berdasarkan asas
“personalitas keIslaman”, supaya perpindahan harta warisan itu sah dan halal menurut
hukum.

Topik Terkait

Sitasi