PENEGAKAN AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH FRONT PEMBELA ISLAM (DPD-FPI) PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan organisasi DPD-FPI
Kota Pekanbaru dalam hal kegiatan pembubaran seperti prostitusi, perjudian,
minuman keras dan lainnya. Sedangkan dalam negara hukum yang berwewenang
menegakkan yaitu polisi,jaksa dan hakim. Sedangkan individu atau kolompok
masyarakat tidak berwewenang main hakim sendiri. Yang mana amar ma’ruf nahi
munkar merupakan sebuah kewajiban ummat beragama.. Disinilah pentingnya
upaya penegakan yang melibatkan DPD-FPI Pekanbaru untuk melaksanakan dan
menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar.
Pokok masalah yang diteliti adalah pertama bagaimana penegakan amar
ma’ruf nahi munkar di Pekanbaru? kedua apa saja faktor penghambat dalam
menegakkan amar ma’ruf nahi munkar di Pekanbaru? ketiga bagaimana tinjauan
fiqh siyasah terhadap pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar oleh DPD-FPI di
Pekanbaru? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana
penegakan amar ma’ruf nahi munkar dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan
untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam kegiatan amar ma’ruf nahi
munkar dan bagaimana pandangan siyasah terhadap amar ma’ruf nahi munkar
oleh DPD-FPI Pekanbaru.
Penelitian dilaksanakan di DPD-FPI Pekanbaru yang berlokasi di jalan
Sungai Kampar Kec. Lima Puluh. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan dengan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan
dokumentasi. Wawancara dengan ketua umum DPD-FPI (ketua bidang tanfidz),
ketua bidang amar ma’ruf, ketua bidang nahi mukar, wakil sekrearis III DPD-FPI
Pekanbaru.
Hasil penelian ini yaitu penegakan amar ma’ruf nahi munkar melalui
dakwah, hisbah dan jihad. Faktor penghambat dalam menegakkan amar ma’ruf
nahi munkar diantaranya faktor internal dan eksternal. Adapun faktor iternal
seperti banyaknya aktivis yang sudah bekerja, keterbatasan ilmu, kelemahan
dalam pendekatan dakwah, dana atau biaya. Sedangkan faktor eksternal yaitu
tidak ada wewenang dari pemerintah, ancaman dari non Islam, dan media massa.
Menurut fiqh siyasah penegakan amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan DPDFPI

Kota Pekanbaru tidaklah bertentangan dengan syari’at agama, sekalipun
tindakan yang dilakukan tidak diatur secara kongkrit di dalam al-Qur’an, namun
berdasarkan tujuan serta target dan kegunaannya sama dengaan tujuan manusia
diciptakan untuk saling menasehati dalam kebenaran, baik dalam berbangsa
ataupun bernegara.

Topik Terkait

Sitasi