REPOSITORY Umumindonesia2018

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA, LARANGAN PEJABAT PUBLIK MENJADI PENGURUS GERAKAN PRAMUKA ( Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah Riau)

ABDUL WAHAB MUNTHE · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2010 Tentang Gerakan Pramuka, Larangan Pejabat Publik Menjadi Pengurus
Gerakan Pramuka (Studi Kasuus Ketua Kwartir Cabang Daerah Riau). Adapun
lokasi penelitian in ada di tiga wilayah yang terdiri dari Indragiri Hilir, Kuantan
Singingi, Kota Dumai.
Dalam pembahasan permasalahan yang akan diangkat diatas maka
ditetapkan metodologi penelitian Yuridis Sosiologis. Sedangkan sifat dari
penelitian ini adalah Deskriftif yakni menerangkan serta menjelaskan data yang
diporoleh dari Kwartir Cabang Sejajaran Kwartir Daerah Riau. Dalam penelitian
Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka,
Larangan Pejabat Publik Menjadi Pengurus Gerakan Pramuka (Studi Kasus Ketua
Kwartir Cabang Daerah Riau) penulis mengambil tekhik pengambilan sampel
dengan cara Sampling Kuota. Adapun Sampling Kuota adalah teknik untuk
menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai
jumlah kuota yang diinginkan. Sedangkan ciri-ciri yang dimaksud penulis adalah
Kwartir Cabang yang melaksanakan Musyawarah Cabang ditahun 2017.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan UndangUndang

Gerakan Pramuka merupakan suatu sadar huikum yang sangat
menguatkan Gerakan Pramuka, ditambah lagi dengan adanya Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang satu padu sebagai satu kesatuan
kekuatan hukum didalam Gerakan Pramuka.
Selanjtnya terhadap Implikasi Hukum terhadap permasalahan diatas
adalah sampai saat ini belum ada dasar hukum yang jelas seperti apa
penyelesainnya dan lembaga apa pula yang menyelesaikan. Perlunya penerapan
sanksi sebagai langkah hukum dalam setiap pelanggaran merupakan hal yang
perlu diatur, dan ditambah lagi Sifat Gerakan Pramuka yang sukarela dan
universal.

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA, LARANGAN PEJABAT PUBLIK MENJADI PENGURUS GERAKAN PRAMUKA ( Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah Riau)

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM GERAKAN PRAMUKA (STUDI DI KWARTIR CABANG XI.28 TEGAL)

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF: “STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN NASIONAL PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMK SE-KECAMATAN WATES

Pendidikan Politik Gerakan Mahasiswa dalam Menciptakan Kader Muslim Negarawan Studi Kasus di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Daerah Sleman Periode 2013-2014)

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

PENGARUH PERAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROFESI, KOMITMEN PENGURUS, PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TERHADAP IMPLEMENTASI PSAK 109 DALAM AKUNTABILITAS DANA BAZNAS (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PEKANBARU, BAZNAS KABUPATEN SIAK DAN BAZNAS KABUPATEN KAMPAR)

PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER KEBANGSAAN SISWA MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DI SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA

DINAMIKA KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI GERAKAN SOSIAL (2004-2010)

ANALISIS PELAKSANAAN PENGGANTIAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU JELANG PILKADA TAHUN 2018

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKULIAHAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

PENGARUH PERAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROFESI, KOMITMEN PENGURUS, PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TERHADAP IMPLEMENTASI PSAK 109 DALAM AKUNTABILITAS DANA BAZNAS (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PEKANBARU, BAZNAS KABUPATEN SIAK DAN BAZNAS KABUPATEN KAMPAR)

ANALISIS PELAKSANAAN PENGGANTIAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU JELANG PILKADA TAHUN 2018

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKULIAHAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

MINAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TERHADAP PENGGUNAAN KTM (KARTU TANDA MAHASISWA) PLUS ATM (ANJUNGAN TUNAI MANDIRI) BRI SYARIAH

IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH.

HUBUNGAN ANTARA KEPRIBADIAN CONSCIENTIOUSNESS DENGAN KEPATUHAN BERBUSANA ISLAMI PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Literatur Terbaru yang Relevan

PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM GERAKAN PRAMUKA (STUDI DI KWARTIR CABANG XI.28 TEGAL)

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF: “STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN NASIONAL PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMK SE-KECAMATAN WATES

Pendidikan Politik Gerakan Mahasiswa dalam Menciptakan Kader Muslim Negarawan Studi Kasus di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Daerah Sleman Periode 2013-2014)

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

PENGARUH PERAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROFESI, KOMITMEN PENGURUS, PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TERHADAP IMPLEMENTASI PSAK 109 DALAM AKUNTABILITAS DANA BAZNAS (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PEKANBARU, BAZNAS KABUPATEN SIAK DAN BAZNAS KABUPATEN KAMPAR)