ANALISIS PELAKSANAAN PENGGANTIAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU JELANG PILKADA TAHUN 2018
Aditya Darmadi, Aditya · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penggantian pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah provinsi riau jelang pilkada 2018, serta apa saja faktor-faktor penyebab dan kendala dalam pelaksanaan penggantian pejabat struktural dilingkungan pemerintah daerah provinsi riau jelang pilkada 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, data, dan waktu dengan analisis data menggunakan model miles and hubermann yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggantian pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah provinsi riau jelang pilkada tahun 2018 sudah dilaksanakan dengan cukup baik, kecenderungan dilaksanakan menggunakan merit system, dimana prosedur dilakukan secara ilmiah normatif sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil serta memerlukan persetujuan/izin dari mendagri. Objektivitas diketahui melalui penempatan berdasarkan kompetensi pegawai, kesesuaian kualifikasi pendidikan, serta tanpa diskriminasi dan hasil prestasi kerja. Selanjutnya, terdapat pertimbangan lain berupa seniority system yaitu usia, masa kerja, serta pengalaman dan dalam momentum jelang pilkada mengesampingkan spoil system berdasarkan kekeluargaan, like and dislike meskipun masih menimbulkan stigma adanya mutasi dengan agenda kepentingan politik serta jenjang pangkat yang belum sepenuhnya diperhatikan. Adapun faktor penyebab terjadinya penggantian pejabat tersebut antara lain adanya restrukturisasi organisasi, kekosongan jabatan serta adanya evaluasi kinerja. Akan tetapi masih terdapat kendala administratif dan psikologis.
Topik Terkait
Referensi Serupa
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nurhidayah Lubis, -
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)
Robin Darmendra
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA HURIP JAYA KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI
FAUZI, ACH
EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P
RAMADHAN, -
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, -
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, -
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MODREN KOTA PASIR PENGARAIAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERDA NO. 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan
Muklis Wardana
OPTIMALISASI PENERAPAN KONSEP ANDRAGOGI DALAM DIKLAT APARATUR PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU LULUSAN DI BADAN DIKLAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sujarwo, M.Pd.
STRATEGI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BEKASI DALAM MENUMBUHKAN LITERASI MASYARAKAT DI KOTA BEKASI
WIbisono, Ari
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, -
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA, LARANGAN PEJABAT PUBLIK MENJADI PENGURUS GERAKAN PRAMUKA ( Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah Riau)
ABDUL WAHAB MUNTHE
KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM KELESTARIAN BUDAYA MELAYU DI KOTA PEKANBARU
ERICSON OKTORANDESTA
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nurhidayah Lubis, - · 2021
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)
Robin Darmendra · 2010
EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P
RAMADHAN, - · 2022
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, - · 2020
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, - · 2019
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MODREN KOTA PASIR PENGARAIAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERDA NO. 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan
Muklis Wardana · 2016
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA, LARANGAN PEJABAT PUBLIK MENJADI PENGURUS GERAKAN PRAMUKA ( Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah Riau)
ABDUL WAHAB MUNTHE · 2018
Literatur Terbaru yang Relevan
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nurhidayah Lubis, - · 2021
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)
Robin Darmendra · 2010
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA HURIP JAYA KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI
FAUZI, ACH · 2024
EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P
RAMADHAN, - · 2022
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, - · 2020
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, - · 2019
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MODREN KOTA PASIR PENGARAIAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERDA NO. 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan
Muklis Wardana · 2016
OPTIMALISASI PENERAPAN KONSEP ANDRAGOGI DALAM DIKLAT APARATUR PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU LULUSAN DI BADAN DIKLAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sujarwo, M.Pd. · 2006