REPOSITORY PAIindonesia2010

PROSES PEMEKARAN DESA MERBAU KECAMATAN PANGKALAN BUNUT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Jonkadri · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Skripsi ini berjul: Proses Pemekaran Desa Merbau Kecamatan Pangkalan
Bunut Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
Penelitian ini didasari dengan adanya fenomena yang berkembang di Negara ini,
yaitu maraknya pemekaran daerah baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan
maupun Desa, begitu juga halnya dengan Desa Merbau ingin melaksanakan pemekaran
desa. Pemekaran sebuah desa harus melalui proses, dalam tahap proses pemekaran
melibatkan semua elemen masyarakat, baik itu aparatur desa, badan permusyawaratan
desa,tokoh masyarakat dan masyarakat semuanya harus terlibat dalam tahap perumusan
pemekaran. Dan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang
desa yang menguraikan pada pasal 2 ayat (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat
dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat.
Maka permasalahan yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana proses pemekaran Desa Merbau dan bagaimana peranan Badan
permusyarawatan desa dalam proses pemekaran serta tinjauannya dari perspektif fiqh
siyasah.
Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana proses
pemekaran Desa Merbau dan bagaimana peranan Badan permusywaratan desa dalam
pemekaran Desa Merbau serta untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap proses
pemekaran Desa Merbau.
Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa
Merbau kecematan pangkalan bunut kabupaten pelalawan.Dalam penelitian ini penulis
menggunakan data primer dan data sekunder, sebagai sumber pengumpulan data dengan
cara observasi yaitu penulis terjun langsung kelokasi untuk mengamati secara langsung
bagaimana proses pemekaran itu terjadi,kemudian dengan wawancara kepada responden
yang dianggap mampu memberikan data yang valid dan akurat dan memberikan angket
kepada responden berupa pertanyaan tertulis serta melalui kajian literature yang ada
kaitanya dengan penelitian ini.
Dari pengelolaan data yang penulis lakukan dapat disimpulkan proses pemekaran
Desa Merbau kecematan pangkalan bunut kurang baik dan tidak layak dimekarkan,
karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pemekaran serta tidak berfungsinya Badan
permusyawaratan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mulai
dari tahap perencanaan hingga ketahap pemekaran desa. Hal ini, dapat menimbulkan
konflik di tengah-tengah masayarakat
Pandangan fiqih siyasah terhadap proses pemekaran Desa Merbau bertentangan
dengan nilai-nilai Islam karena tidak sesuai dengan konsep musyawarah dan
kemaslahatan ummat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistim
pemerintahan Islam musyawarah dan mufakat terhadap memutuskan sesuatu sangat
dijunjung tinggi sebagai penyelesaian masalah, begitu juga dengan keputusan dan
kebijakan yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum atau
kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2021

Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

Sagala, Mhd Fadhil

99% mirip
REPOSITORY2013

PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus PLTD Di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)

Muhammad Ayub

99% mirip
REPOSITORY2022

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ARIEF BUDIMAN, -

99% mirip
REPOSITORY2022

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”

YELVI MAIRIYENI, -

99% mirip
REPOSITORY2019

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA RAMBAH SAMO BARAT KABUPATEN ROKAN HULU 2016 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Ilin Sundari, -

99% mirip
REPOSITORY2018

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

RAZI AKMAL

99% mirip
REPOSITORY2014

POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)

Ahmad Riadi

99% mirip
REPOSITORY2014

KREDIT MACET DAN LANGKAH PENANGGULANGANNYA PADA DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (SUATU TINJAUAN EKONOMI ISLAM)

Thohirah

99% mirip
REPOSITORY2013

RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA AURSATI DALAM MENGATASI PRAKTEK PERJUDIAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

AS’ARI

99% mirip
REPOSITORY2022

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

WELNI ELIA FIFIN, -

99% mirip
REPOSITORY2021

Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)

Wardhani, Rini Ari

99% mirip
REPOSITORY2021

Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)

Wardhani, Rini Ari

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus PLTD Di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)

Muhammad Ayub · 2013

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ARIEF BUDIMAN, - · 2022

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”

YELVI MAIRIYENI, - · 2022

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA RAMBAH SAMO BARAT KABUPATEN ROKAN HULU 2016 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Ilin Sundari, - · 2019

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

RAZI AKMAL · 2018

POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)

Ahmad Riadi · 2014

KREDIT MACET DAN LANGKAH PENANGGULANGANNYA PADA DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (SUATU TINJAUAN EKONOMI ISLAM)

Thohirah · 2014

RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA AURSATI DALAM MENGATASI PRAKTEK PERJUDIAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

AS’ARI · 2013

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

Sagala, Mhd Fadhil · 2021

PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus PLTD Di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)

Muhammad Ayub · 2013

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ARIEF BUDIMAN, - · 2022

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”

YELVI MAIRIYENI, - · 2022

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA RAMBAH SAMO BARAT KABUPATEN ROKAN HULU 2016 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Ilin Sundari, - · 2019

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

RAZI AKMAL · 2018

POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)

Ahmad Riadi · 2014

KREDIT MACET DAN LANGKAH PENANGGULANGANNYA PADA DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (SUATU TINJAUAN EKONOMI ISLAM)

Thohirah · 2014