REPOSITORY PAIindonesia2021

Tinjauan Fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat kesehatan masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Asadah, Nur · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Kinerja pelayanan merupakan salah
satu faktor yang penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk.
Masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa
indikator seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, proporsi
bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan proporsi penemuan kasus (case
detection rate) tuberculosis paru. Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya
derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan (consumer satisfaction),
melalui pelayanan yang prima oleh pemberi pelayanan yang memuaskan (
provider satisfaction) dan institusi pelayanan yang diselenggarakan (institusional
satisfaction. Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik pada pasal 1 ayat (6) masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga
Negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok maupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Ayat (7) “ standar pelayanan adalah
tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman peyelengaraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau dan terukur. Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah
penelitian hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum
sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di
masyarakat. Dengan tekhnik pengumpulan data dengan melakukan observasi
langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada Kepala Puskesmas
beserta para Pegawai Puskesmas Sihepeng dan dilengkapi dengan data primer
yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku
yang bersangkutan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
efektifitas pelayanan kesehatan terhadap PERMENKES No. 75 tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sihepeng belum memenuhi
standar pelayanan dikarenakan kekurangan Tenaga Medis dan alat prasarana
lainnya. Oleh karena itu di perlukan adanya prasarana yang dapat mendukung
kelancaran proses penyampaian pelayanan puskesmas sihepeng sehingga bisa
menciptakan pelaksanan yang berkualitas, cepat dan mudah yang dapat
mendorong pelaksanaan di wilayah Puskesmas.

Tinjauan Fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat kesehatan masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Tinjauan Fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat kesehatan masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Tinjauan Fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat kesehatan masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Literatur Terbaru yang Relevan

Tinjauan Fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat kesehatan masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)