REPOSITORY PAIindonesia2021

Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)

Aisyah, Husni · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut
asas monogami. Asas ini tidak bersifat monogami secara mutlak tapi lebih
tepatnya asas monogami terbuka. Dalam beberapa kondisi memungkinkan
pria untuk beristeri lebih dari seorang dengan beberapa syarat danalasan
tertentu yang dibenarkan undang-undang serta mendapat izin isteri dan
pengadilan. Sementara dalam fikih Islam, poligami dibolehkan dengan syarat
adil. Perkawinan poligami tidak dapat dicatatkan sebelum adanya surat izin
dari pengadilan. Disamping itu undang-undang perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang
sangat penting. Sementara dalam literatur fikih klasik pencatatan perkawinan
sama sekali tidak dibahas. Fenomena poligamiyangterjadipadamasyarakat
Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal adalah poligami tidak
tercatat.Berdasarkan hal inipenelitian dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui faktor penyebab poligami tidak tercatat pada masyarakat
Kecamatan Tambangan,untuk mengetahui pandangan pemuka agama
Kecamatan Tambangan terhadap poligami tidak tercatat, untuk mengetahui
tinjauan KHI mengenai pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan
terhadap poligami tidak tercatat. Jenis penelitian iniadalah penelitian
lapangan (field research). Yaitu meneliti objek di lapangan untuk
mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan
pendekatan sosial.Adapun hasil penelitiannya adalah poligami tidak tercatat
pada masyarakat Kecamatan Tambangan disebabkan beberapa faktor yaitu
faktor agama, tidak adanya izin isteri pertama,kurangnya pemahaman
terhadap syarat dan prosedur poligami dalam undang-undang, kurangnya
kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan perkawinan poligami.
Pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan terhadap poligami tidak
tercatat bahwa apabila sudah terpenuhi rukun nikah maka perkawinan
tersebut sudah sah secara agama walaupun tidak sah secara hukum negara.
Aturan poligami dalam hukum Islam adalah bahwa Allah membolehkan lakilaki menikahi sampai empat orang perempuan dengan syarat berlaku adil
sesuai dengan surah an-Nisa ayat 3. Sementara aturan poligami dalam
undang-undang dinilai mempersulit sehingga menjadi penyebab terjadinya
poligami tidak tercatat.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2021

Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)

Aisyah, Husni

99% mirip
REPOSITORY2013

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)

Isfahani, Faiz

99% mirip
REPOSITORY2013

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)

Isfahani, Faiz

99% mirip
REPOSITORY2020

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

Syahren, Syahren

99% mirip
REPOSITORY2017

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman

99% mirip
REPOSITORY2019

Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara).

Juwandi, Muhammad

99% mirip
REPOSITORY2019

Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara).

Juwandi, Muhammad

99% mirip
REPOSITORY2020

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak

99% mirip
REPOSITORY2020

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak

99% mirip
REPOSITORY2012

POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)

Naimullah

99% mirip
REPOSITORY2020

Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad

Siahaan, Wina Aulia

99% mirip
REPOSITORY2020

Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad

Siahaan, Wina Aulia

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)

Aisyah, Husni · 2021

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)

Isfahani, Faiz · 2013

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)

Isfahani, Faiz · 2013

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

Syahren, Syahren · 2020

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman · 2017

Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara).

Juwandi, Muhammad · 2019

Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara).

Juwandi, Muhammad · 2019

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak · 2020

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)

Aisyah, Husni · 2021

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)

Isfahani, Faiz · 2013

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)

Isfahani, Faiz · 2013

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

Syahren, Syahren · 2020

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman · 2017

Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara).

Juwandi, Muhammad · 2019

Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara).

Juwandi, Muhammad · 2019

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak · 2020