Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“pasal”

347 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2017

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

WAHYU ADE SAPUTRA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Wahyu Ade Saputra (2017) :Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Bagi Warga Negara Yang Tidak Mampu Dan Korban Bencana Di Kantor-kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat yang lebih memilih pelaksanaan akad nikah dirumah dibandingkan pernika…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

PENERAPAN PASAL 43 MENGENAI PENYEBARLUASAN KONTEN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI UU HAK CIPTA NO 28 TAHUN 2014 MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Usaha Bersama Rachmatdia Kecamatan Tampan,Pekanbaru)

ABDUL AZIS MAULANA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abdul Azis Maulana (2017): Penerapan Pasal 43 Mengenai Penyebarluasan Konten Hak cipta Melalui Media Informasi Dan Komunikasi UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Usaha Bersama Rachmatdia, Pekanbaru) Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan peneliti tentang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Arifyanto, Gatot Teguh · Repository UIN Sumatera Utara

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode deskript…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2014

ANALISA PASAL 96 DAN 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rina Fitrida · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun yang menjadi latar belakang dalam masalah skripsi ini adalah ketiadaan pembahasan masalah Harta Bersama dalam Fiqh Islam, sehingga tidak ada potokan yang pasti dalam menetapkan pembagian Harta Bersama menurut fiqh islam. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kom…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2013

PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM MENURUT PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI FIKIH (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)

JALLI SITAKAR · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tesis ini berjudul: ”PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM MENURUT PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI FIKIH (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu),” dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI dalam pernikahan ditinjau dari Fikih Islam? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pe…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2020

IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH.

Badrudin, 31695104860 · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 34 UUD 1945 menjelaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Fakir miskin dan terlantar masih menjadi masalah besar bagi negara indonesia. Namun merajalela dimana-mana. Ada di kolong jembatan, dipinggir toko, berkeliaran di jalan raya tanpa pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti. Di Indonesia perkirakan jumlah anak terlantar mencap…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

34%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

ANALISIS HAK HADHANAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 156 KHI)

RIZAL · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini, anak yang belum mumayyiz apabila kedua orang tuanya bercerai maka hak hadhanah diberikan kepada ibu, apabila sudah mumayyiz maka anak disuruh untuk memilih antara mengikuti ibu atau ayahnya. Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak yang belum mumayyiz anak yang belum berumur 12 tahun, sementara mayoritas ula…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

34%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 (Studi Kasus Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun)

Sirait, Dewi Syafitri · Repository UIN Sumatera Utara

Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan islam, ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan ada karena nasab (keturunan). Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terkait oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seora…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Implementasi Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di: Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

Siregar, Muhammad Iqbal Sajali · Repository UIN Sumatera Utara

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas pembangunan Desa yang seharusnya menjadi pedoman pemerintah dalam membangun Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan sesuai UndangUndang maupun Syariat. Namun dalam implementasinya pemerintahan Desa Sei R…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Reza, Muhammad Farhan · Repository UIN Sumatera Utara

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyerang nama baik orang lain dan diketahui oleh khalayak ramai. Pencemaran nama baik tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat ternyata pencemaran nama baik juga terjadi di kalangan mahasiswa dalam bentuk menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola. Meskipun terkadang dalam berinteraksi an…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Hasibuan, Marni · Repository UIN Sumatera Utara

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian dan selalu ingin berkumpul. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan pembawaan dan merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga selalu ingin merasa nyaman dan tentram. Tindak pidana yang sering menggangg…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Hukum Bagi Mucikari Dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 Dan 296 KUHP)

Siregar, Ahmad Taufiq · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan sanksi hukumbagimucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki sanksi hukuman yang berat sehingga memberikan efek jera. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

Syahren, Syahren · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul: ‘’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29) Dalam tradisi dan praktik yang dilakukan masyarakat adalah, sebelum perkawinan dilangsungkan atau akad …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Tanggung Jawab Orang Tua Mengawasi Aktifitas Anak Pada Kegiatan Marching Band Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Bisexsual, Transgender (LGBT) Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Marching Band Usu Medan)

Siregar, Ibrahim Rahman · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab orang tua dalam mengawasi anak mereka pada kegiatan marching band Keadaan orang tua yang pentingnya sebuah peran pengawasan mereka yang mulai melemah seiringing dengan berbagai hal dan banyak faktornya yang menyebabkan para orang tua membebaskan anak-anaknya jauh dari pengawasan dan pantauan mereka. kebebasan fa…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)

Harahap, Rosdiana · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan Lalu Lintas yang ada dalam pasal 107 ayat UU N0.22 Tahun 2009 diterapkan oleh pengendara sepeda motor khususnya di Jln. Pasar VII, Deli Serdang, Percut Sei Tuan (simpang jodoh) serta untuk mengetahui apakah tujuan dari UU tersebut sudah tercapai 100%. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bag…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Arifyanto, Gatot Teguh · Repository UIN Sumatera Utara

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2013

PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)

DORA, DINI NILVA · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun judul skripsi ini adalah PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai). Wakaf adalah suatu lembaga Syari’at Islam yang memberikan hukum tersendiri pada harta kekayaan seseorang dengan tujuan untuk menegakkan dan melaksanakan Syari’at Islam, terutam…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2013

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PASAL 29 UNDANG- UNDANG No. 1 TAHUN 1974 dan PASAL 45- 52 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Perjanjian Perkawinan Desa Nahula Jae Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta)

RITONGA, ARDI SIDDIK · Repository UIN Sumatera Utara

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian dengan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia telah di atur dalam Undang- Und…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2015

ANALISA PASAL 25 TENTANG WAKAF DENGAN WASIAT UNDANG UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 MENURUT FIQIH MUAMALAH

Khairunnisa Rianti · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan bagian dari semangat memperbarui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengolahannya dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengkaji wakaf wasiat. Wakaf wasiat merupakan sedekah sunnah yang memiliki pengertian dan aturan masing-masing serta merupakan dua…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

30%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018

NUR YASIN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Rengat. Dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam memberikan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup umur; untuk mengetahui alasan hakim dalam memberikan dispensasi Kawin tersebut untuk mengetahui dispensasi Kawin ditinjau menurut sadd al dz…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

28%

relevansi

← SebelumnyaHalaman 3 / 18 Berikutnya →