REPOSITORY PAIindonesia2017

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Batubara, kari Yusnan · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini mendeskripsikan tentang hukum pelaksanaan penambangan emas di DAS (daerah aliran sungai) di Kecamatan Ulu Pungkut ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah banyaknya pertambangan semi modern yang beroperasi dilakukan masyarakat Kecamatan Ulu Pungkut di sungai batang pungkut dengan mesin dompeng. Sungai batang pungkut adalah sumber daya alam yang merupakan tulang punggung bagi kehidupan masyarakat Ulu Pungkut, mengingat aktivitas masyarakat tidak lepas dari sungai batang pungkut serta peternakan, perikanan, dan pertanian sangat menggantungkan sekali pada sungai ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis penlitian lapangan (field research), merupakan non doktrinal yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan kondisi lapangan, dengan menggunakan deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan teori-teori objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan yang dilakukan di sungai batang pungkut merupakan pertambangan tanpa izin (PETI) dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran lingkungan hidup dan perusakan sumber daya alam, yaitu rusaknya manfaat dan fungsi sungai. Dengan status tanpa izin pertambangan ini tidak mendapat pengawasan dari pemerintah, faktor lingkungan menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Terlebih pelaku PETI praktis tidak mengerti pentingnya menjaga sumber daya alam, menjaga lingkungan hidup, dan melakukan rehabilitasi pasca tambang. Melihat data dan fakta dilapangan, penambangan emas yang beroperasi di sungai batang pungkut hukumnya haram karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 723/PID/B/2012/PN. PBR TENTANG PIDANA MATI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Tinjauan Fiqh Siyasah Terahadap Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Batang Nadenngan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan)

Tinjauan Fiqh Siyasah Terahadap Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Batang Nadenngan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan)

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Literatur Terbaru yang Relevan

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad