REPOSITORY PAIindonesia2015

Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam

Darnis · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun,
terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri
merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual
yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis. Faktor
meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga
dikarenakan masih kentalnya budaya patriarkhi dalam pola pikir masyarakat
kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami)
sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota
keluarga, terutama istri. Di tambah pula adanya beberapa ayat al-Qur’an yang
masih ditafsirkan secara tekstual. Padahal larangan pemaksaan hubungan seksual
dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 8 huruf a UU Penghapusan
KDRT No. 23 Tahun 2003, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pengertian
Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang isteri tidak dapat
menolak keinginan seks suami walau dengan alasan yang dapat diterima, karena
kalimat ‘pemaksaan hubungan seksual’ tidak dijelaskan secara rinci dalam
penjelasan UU Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. Belum adanya hukum
yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri
dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan itu
senantiasa lestari.
Jenis penelitian ini adalah study dokumentasi yang bersifat deskriptifanalitis,
yakni
dengan
penyelidikan
masalah
yang
belum
jelas
untuk
menghasilkan

sebuah
kepastian
hukum.
Teknik
pengumpulan
data
didasarkan
pada
sumber
data

primer
dan
sekunder,
dengan
pendekatan
normatif-yuridis,
dengan
menggunakan

metode
analisa
deduktif.

Kesimpulannya,
pertama,
kekerasan
itu
terjadi
bila
suami
menghendaki
istri

untuk

memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan
kondisi dan atau persetujuan atau kehendak istri seperti dalam keadaan haid, nifas,
sakit atau bahkan sedang hamil. Dengan berpegangan pada ketentuan pasal 8
Undang-undang KDRT No. 23 tahun 2004 itu, seorang istri berhak menolak
ajakan suami untuk ‘berhubungan‘ dengan alasan yang dapat diterima syar’i atau
untuk menangguhkannya selang beberapa hari. Kedua, pandangan Hukum Islam
terhadap pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk melakukan
hubungan intim (Marital Rape) adalah bahwa pemaksaan hubungan seksual
terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama. Memaksa berhubungan seksual
kepada istri atau sebaliknya itu bertendensi idza’ (menyakiti) salah satu pihak.
Dengan demikian, tindak kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan
suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan tindakan yang sangat
bertentangan dengan semangat dan prinsip umum al-Qur’an. Ketiga, pasal 8
xii

Undang-undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan
dengan ajaran agama Islam. Justru Undang-undang penghapusan KDRT pasal 8
ini ingin meng-counter pandangan yang menempatkan istri sebagai sex provider
atas nama institusi perkawinan.

Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Nusyuz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT))

PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISL?MI WA ADILLATUHU DAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI DESA LERENG KECAMATAN KUOK

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BADER KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

TRADISI MENJEMPUT SUAMI UNTUK RUJUK PASCA PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar)

PERLAKSANAAN NAFKAH KELUARGA DI TANGGUNG OLEH ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KG. BUKIT KANDIS,KUALA TERENGGANU,MALAYSIA)

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Nusyuz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT))

PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISL?MI WA ADILLATUHU DAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI DESA LERENG KECAMATAN KUOK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BADER KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

Literatur Terbaru yang Relevan

Nusyuz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT))

PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISL?MI WA ADILLATUHU DAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI DESA LERENG KECAMATAN KUOK

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)