Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Study Analisis UU NO 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD).

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan
Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Study Analisis UU NO 8 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD). Maksud dari
keseluruhan judul ini adalah, bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap orang
yang pada waktu lalu pernah menjalani hukuman karena melakukan kejahatan dan
telah dibebaskan dari segala tuduhan untuk menjadi anggota DPR, DPD dan
DPRD berdasarkan Pasal 12 huruf (g) dan 51 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang
NO 8 Tahun 2012.
Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD telah membolehkan mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD
dan DPRD dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mantan narapidana adalah
orang yang dulu pernah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal dan telah
menjalani hukuman. Status mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD, dan
DPRD banyak mendapat respon penolakan dari masyarakat. Hal ini didasari
bahwa mantan narapidana adalah orang yang sudah cacat secara moral dan tidak
lagi dipercaya oleh masyarakat. Untuk membangun lembaga Legislatif yang
kredibel dan bisa dipercaya oleh rakyat, seharusnya para anggotanya memiliki
integritas yang bermoral, cerdas (kompetensi), dan bersikap negarawan apalagi
anggota legislatif merupakan representasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Dalam Al-Quran dan Hadis hampir tidak ditemui secara tegas mengatakan tentang
syarat-syarat anggota legislatif apalagi berstatus mantan narapidana, begitu juga
dalam sejarah perpolitikan Islam. Berdasarkan permasalahan ini, penulis ingin
meneliti mengapa mantan narapidana dibolehkan menjadi calon anggota DPR,
DPD dan DPRD dalam Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU N0 8
Tahun 2012 dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap mantan narapidana
menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD.
Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis
penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan penelitian normative
yang bersifat deskriptif, maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada objek
kajian terhadap Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU N0 8 Tahun
2012 yang dianalisis dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku dan
literatur yang berkaitan dengan persoalan ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama alasan dibolehkannya
mantan narapidana menjadi anggota legislatif adalah untuk mengembalikan hakhak

mereka yang dijamin oleh UUD 1945, dan partisipasi masyarakat untuk
berpolitik merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati.
Kedua, fiqih siyasah memandang bahwa Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1
huruf (g) UU No 8 Tahun 2012, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak
seorang mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang
sama di hadapan hukum. Artinya dalam pandangan Fiqih Siyasah hukum menjadi
anggota legislatif adalah mubah, apabila ia telah bertaubat seperti yang telah
disyaratkan oleh Pasal 12 Huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU No 8 Tahun
2012.

Topik Terkait

Sitasi