Eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN ) sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Wali ‘Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Perhentian Raja)

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wali nikah yang enggan untuk menikahkan
atau ‘adhal terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya sehingga untuk
seseorang dapat menikah harus melalui putusan pengadilan agama guna menetapkan
wali nikahnya, cara ini tentunya mempunyai dampak negatif seperti waktu dan biaya
yang harus dikeluarkan. Kasus pernikahan wali ‘adhal ini apabila tidak ditangani
secara bijaksana, maka akan menimbulkan kesenjangan hubungan antara perempuan
dan wali nikahnya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan.
Oleh karena itu PPN diharapkan dapat menyelesaikan persoalan seperti wali ‘adhal
sehingga tidak terjadi perselisihan antara wali dan anaknya.
Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah Adalah
Bagaimana Eksistennsi Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) sebagai mediator dalam
penyelesaian sengketa pernikahan wali ‘adhal di KUA Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar, Bagaimanakah kasus- kasus pernikahan wali ‘adhal dan cara
penyelesaian sengketa pernikahan karena wali ‘adhal di KUA KUA Kecamatan
Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Bagaimana analisis terhadap Eksistensi Pegawai
Pencatat Nikah
(PPN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali
‘adhal di KUA Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah field
research
(penelitian lapangan) dengan lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan
Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Sumber data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara
dan dokumentasi.
Sengketa wali ‘adhal yang dapat diselesaikan oleh PPN, maka semua kasus
sengketa yang terjadi tidak berlandaskan kepada ke’adhalan
(penolakan)yang
perbolehkan, dikarenakan kesalah pahaman dan kurang mengerti akan alasan- alasan
penolakan yang dilakukannya. Adapun alasan ke’adhalan wali yang terjadi di KUA
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sebagai berikut: Ras, suku dan
budaya yang berbeda, pekerjaan dianggap kurang mapan, pendidikan yang tidak
seimbang, usia yang dianggap belum matang untuk berumahtangga, tidak sesuai
kriteria yang diinginkan oleh wali, merasa dikhianati dan dibuat malu dengan
tindakan hamil di luar nikah, keinginan wali agar menyelesaikan pendidikan terlebih
dahulu.
Adapun mediator yang dilakukan oleh PPN adalah melalui pendekatan agama,
psikologis dan sosiologis, sehingga persengketaan dapat diselesaikan di tingkat KUA
tanpa harus sampai kepengadilan yang memakan waktu dan biaya.

Topik Terkait

Sitasi