PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT UU. No. 1 TAHUN 1974
Sulasah · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Adapun penelitian ini berjudul : “PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN RIMBA MELINTANG
KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT UU No. 1 TAHUN
1974. Adapun alasan penulis memilih judul ini karena pada masyarakat desa
kecamatan Rimba Melintang banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur
dan KUA menikahkan calon mempelai tersebut tanpa ada dispensasi dari
Pengadilan Agama. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa
penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Rimba Melintang,
apa alasan pegawai pencatat nikah kecamatan Rimba Melintang menikahkan
calon pengantin di bawah umur tanpa ada dispensasi Pengadilan Agama, dan
bagaimana kedudukan perkawinan tersebut ditinjau menurut UU No. 1 Tahun
1974.
Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang menikah pada
umur 13- 15 tahun bagi wanita dan 16-19 tahun bagi laki-laki, Pernikahan ini
terjadi dikarenakan mereka berpendidikan rendah, ekonomi mereka yang lemah,
hamil diluar nikah dan dampak yang terjadi dalam kehidupan mereka setelah
menikah masih bergantung pada orang tua, bahkan kondisi ekonomi keluarga
mereka kurang baik atau lemah.
Pegawai Pencatat Nikah menikahkan calon mempelai di bawah umur tanpa
ada dispensasi dari Pengadilan Agama karena ada hal-hal yang harus
dipertimbangkan. Pada umumnya masyarakat di kecamatan rimba melintang tidak
mengetahui adanya dan perlunya despensasi nikah, sehingga mereka tidak
meminta dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian
dikarenakan faktor ekonomi masyarakat disana yang tidak memadai sehingga
tidak dapat mengurus prosedur pernikahan dibawah umur, serta lokasi pengadilan
yang jauh letaknya menyebabkan masyarakat disana tidak ingin mengurus
dispensasi nikah ke pengadilan.
Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9
tahun 1975 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rimba
Melintang menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan dan perundangundangan
tentang pernikahan dibawah umur. Karena penulis memaknai kata “
dapat “ dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dengan makna yang bersifat
anjuran. Itu berarti boleh-boleh saja bagi masyarakat disana meminta dispensasi
Pengadilan dan boleh juga tidak meminta dispensasi Pengadilan apabila mereka
ingin melangsungkan pernikahan.
Topik Terkait
Referensi Serupa
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, -
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )
Zulkarnain
Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).
Said, Dede Hafirman
TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018
Apriliana Sari, -
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATES DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
Diah Putri, Kurniawati
HUKUMAN BAGI PELAKU JARIMAH DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PADA TAHUN 2012)
Tuti Alawiyah
Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011) Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011)
Shahrina, Alfi
Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011) Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011)
Shahrina, Alfi
Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur dari Perspektif Hukum pada Masyarakat Sasak Desa Parampuan Lombok Barat
Ihsan, Ihsan
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN BENGKALIS
Vina Nuri Amelia
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN BENGKALIS
Vina Nuri Amelia
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, - · 2020
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )
Zulkarnain · 2014
TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018
Apriliana Sari, - · 2020
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI · 2017
HUKUMAN BAGI PELAKU JARIMAH DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PADA TAHUN 2012)
Tuti Alawiyah · 2014
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN BENGKALIS
Vina Nuri Amelia · 2010
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN BENGKALIS
Vina Nuri Amelia · 2010
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMA’ SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)
RINALDI · 2017
Literatur Terbaru yang Relevan
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, - · 2020
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )
Zulkarnain · 2014
Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).
Said, Dede Hafirman · 2017
TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018
Apriliana Sari, - · 2020
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI · 2017
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATES DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
Diah Putri, Kurniawati · 2014
HUKUMAN BAGI PELAKU JARIMAH DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PADA TAHUN 2012)
Tuti Alawiyah · 2014
Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011) Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011)
Shahrina, Alfi · 2013