Hukum Perkawinan Pagitoan pada Masyarakat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam Presfektif Hukum Islam
Risvan Akhir Roswandi, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.Kareana tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar padabatas pemenuhan nafsu biologi satau pelampiasan nafsu seksual belaka, tetapi memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu, untuk menciptakan keluarga yang hidup dengan aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rahmah).
Ketentuan tentang perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari pengertian wanita dan perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Di dalam masyarakat Pangkalan Lesung, mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan perkawinan dalam Islam pada umumnya dan perbedaan itu cenderung menimbulkan pertentangan dikalangan Ulama dan penghulu adat. Larangan perkawinan tersebut ialah perkawinan yang disebut dengan perkawinan Pagitoan.
Ada tiga sistem perkawinan adat di Indonesia, Exogami, Endogami dan Eleutropogami. Dari ketiga sistem perkawinan tersebut, masyarakat Pangkalan Lesung menganut sistem Exogami. Selain sistem Exogami masyarakat Pangkalan Lesung juga menganut sistem baru dalam literatur keilmuan adat di Indonesia disebut dengan Pagitoan. Larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang Pagitoan tidaklah terdapat dalam Islam, Islam tidak pernah melarang perkawinan berdasarkan Pagitoanbaik Al- Qur’an maupun Hadis. Karena masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan perkawinan Pagitoan tidak diatur dalam Al- Qur’an maupun Hadis, maka penulis mencarinya dalam ’Urf dan melihat maslahah dan mudhoratnya sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat Pangkalan Lesung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung kemasyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat observasi dan wawancara. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengunakan pendekatan Usul al- fiqh.
Berdasarakan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan Pagitoan adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam Al- Qur’an dan Hadis tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut atau saudara Pagitoan tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi, dengan kata lain hukum perkawinan Pagitoan adalah tidak dilarang dalam Islam atau boleh (mubah) melakukan perkawinan Pagitoan, akan tetapi jika berdampak negatif terhadap keturunan maka hendaklah dihindari karena menyangkut kualitas keturunan.
Topik Terkait
Referensi Serupa
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI
HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”
Khairunnas
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN HAMIL ZINA DALAM MENCAPAI KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)
UMAR
PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Ahmat Sulaiman
’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)
Syahren, Syahren
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, -
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
Abdurrahman Jailani
PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)
Supriyanti
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI · 2018
HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”
Khairunnas · 2012
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni · 2012
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN HAMIL ZINA DALAM MENCAPAI KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)
UMAR · 2017
PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Ahmat Sulaiman · 2011
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · 2019
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI · 2017
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI · 2018
HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”
Khairunnas · 2012
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni · 2012
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN HAMIL ZINA DALAM MENCAPAI KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)
UMAR · 2017
PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Ahmat Sulaiman · 2011
’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)
Syahren, Syahren · 2020
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · 2019
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI · 2017