Implementasi Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di: Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

Abstrak / Ringkasan

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas
pembangunan Desa yang seharusnya menjadi pedoman pemerintah dalam
membangun Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan
Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan sesuai UndangUndang maupun Syariat. Namun dalam implementasinya pemerintahan Desa Sei
Rotan dinilai tidak mengimplementasikan asas pembangunan Pasal 78 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan nilai-nilai Syariat. Hal ini
menghantarkan kepada pemikiran perlunya ada penelitian mengenai Implementasi
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditinjau dari Fiqh
Siyasah. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan: sejauh manakah pemerintahan
Desa Sei Rotan tidak mengimplementasikan asas pembangunan Pasal 78 sesuai
dengan nilai-nilai syariat? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, studi ini
diarahkan pada penelitian hukum doktrinal atau dalam kata lain penelitian hukum
normatif adalah sebagai penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum secara
mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian hukum normatif
memfokuskan objek kajiannya kepada ketentuan-ketentuan hukum positif lalu
mengarah kepada makna dari asas hukum. Penelitian ini bersumber dari data primer
yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data
sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (library reseach) berupa AlQur’an, Hadist, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen
serta buku dan karya ilmiah lainya. Data-data yang diambil sebagai rujukan
selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat
deskriftif analisis dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil analisis dapat
disimpulkan bahwa implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang pembangunan di Desa Sei Rotan belum terlaksana dengan maksimal sesuai
dengan nilai-nilai syariat. Hal ini dilihat dari berbagai program yang bersifat prioritas
namun tidak dijadikan prioritas pembangunan, padahal nilai-nilai Syariat
mengajarkan demikian. Hal ini terjadi karena pemerintah Desa khususnya kepala
Desa dalam menjalankan pemerintahannya tidak mengedepankan nilai-nilai syariat
sehingga pelaksanaan pembangunan di Desa Sei Rotan tidak mencapai tujuan dari
asas pembangunan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di
Desa Sei Rotan.

Topik Terkait

Sitasi