Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Asal Pidana Narkotika Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam

Abstrak / Ringkasan

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan asal
pidana narkotika yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara menurut Hukum Pidana Positif
sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan UU No. 8
Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang belum
menunjukkan rasa keadilan dalam kemaslahatan bagi masyarakat dimana apabila pidana
ini dilakukan oleh aparat penegak hukum maka tidak memberikan efek jera terbukti
sanksi yang diberikan hakim kepada aparat penegak hukum hampir sama dengan sanksi
yang diberikan kepada masyarkat padahal menurut Ijtima? ulama bahwa apabila pidana
dilakukan oleh aparat penegak hukum maka hukumannya berlipat ganda.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1)
Penggabungan pidana antara narkotika dan pencucian uang dalam Perspektif Hukum
Islam;(2) Pertanggungjawaban pidana tehadap pelaku pencucian uang dengan asal pidana
narkotika dalam Perspektif Hukum Islam ; (3) Analisa Hukum Pidana Islam terhadap
pertanggungjawaban pelaku pidana pencucian uang dengan asal pidana narkotika di
SumateraaUtara.
Jenis penelitianainiamenggunakanatipeapenelitian yuridisanormatifadimana
berdasarkanarumusan masalahadan tujuanapenelitian. Jenis datayang akan digunakan
dalamapenelitian ini adalahadata sekunder yang abersumber pada bahan hukum sekunder
berupa hasil penelitian, buku-bukuateks, jurnalailmiah, danaberitaainternetayangarelevan
denganapenelitianaini.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan; (1) Dalam penggabungan
pidana antara nakrotika dan pencuccian uang dalam hukum hukum Islam termasuk
ta?addadul „uqbah dengan penerapan teori penyerapan yaitu bila seseorang melakukan
gabunga jarimah akan dijatuhi hukuman dimana hukuman tersebut sekaligus
menggugurkan hukuman lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman lainnya.
Namun daalam hukum positif penggabungan narkotika dan pencucian uang termasuk
dalam consursus/camenlop dengan menggunakan teori abortsie stelsel dipertajam yaitu
dalam pelaksanaan hukuman menambah 1/3 kali dari hukuman terberat;
(2)Pertanggungjawaban pidana pada pelaku pidana gabungan antara narkotika dan
pencucian uang tidak terdapat dalam alquran dan hadis kecuali pidana tersebut bediri
sendiri tanpa dilanjutkan pencucian uang sehingga sanksi hukuman pidana ini dalam
Islam disebut ta?zir yaitu dalam wilayah kekuasan penguasa, namun sanksi hukuman
yang tepat sebab pidana ini berkaitan dengan harta adalah pidana denda dan penjara ; (3)
Dalam hasil analisa pertanggungjawaban pidana dari tiga putusan didapat tiga katagori
pelaku pidana yaitu pasif yang dilakukan masyarakat, pasif yang dilakukan aparat
penegak hukum serta pelaku aktif yang dilakukan masyarakat. Dimana dalam analisa
ternyata apabila pidana berkenaan dengan aparat penegak hukum ternyata sanksi
hukuman sama dengan masyarat padahal dalam Ijtima? ulama disebutkan apabila pelaku
kejahatan adalah aparat penegak hukum maka sanksi hukuman berlipat ganda, sehingga
seharusnya pemerintah dapat membuat aturan khusus terhadap aparat penegak hukum
yang melakukan perbuatan tersebut dengan melipat gandakan hukuman.

Topik Terkait

Sitasi