IPMPLEMENTASI DESENTRALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN DI IKIP YOGYAKARTA: SUATU TINJAUAN AWAL KEBIJAKAN

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai realisasi penerapan azas oton~mi di IKIP Yogyakarta. Penelitian bersifat multi years, sela~a 3 tahun, dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun pertama ini, penelitian difokuskan untuk mengetahui: (1) persepsi para pimpinan, staf akademik, dan staf administrasi tentang kebi~akan desentralisasi; (2) kesiapan para sivitas akademika untu~ melaksanakan kebijakan desentralisasi; dan (3) wawasan dan aengetahuan tentang azas otonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei cross-section& l untuk mengungkap fakta empirik dari para pimpinan institut, fakultas dan jurusan, program pascasarjana, lembaga penelitian, lembaga pengabdian pada masyarakat, dan unit-unit pelaksana administratif. Jumlah sampel sebanyak 149 orang terd~ri dari 103 orang unsur akademik dan 46 orang administrasi, clipilihdengan menggunakan metode purposif. Data dikumpulkan dengan metode angket dan dokumentasi. Instrumen untuk mengumpulkan data berupa angket jenis skala semantik differensial dengan sistem skala bertingkat dan kategoris. Analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran jawaban dan tendensi sentralnya, ditinjau dari kedudukan respond; en dalam struktur organisasi. Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: Pertama, dalam pengembangan staf dan tenaga pendukung, (a) kewenangan tertinggi ada pada institut dengan dasar pertimbangan adanya formasi, kewen~ngan fakultas untuk memenuhi jumlah dosen, sedangkan kewenangan jurusan untuk memenuhi kebutuhan bidang studinya; (b) pengangkatan asisten mahasiswa dan dosen yunior dirasa sangat perlu, kewenangan ada pada tingkat jurusan dan fakultas dengap syarat tersedianya dana; (c) peningkatan kemampuan dosen kewen~ngan di tingkat jurusan dan fakultas untuk memenuhi kebut~han jumlah dosen dan jenis bidang keahlian; (d) jurusan dan f*kultas menghendaki keterlibatan yang tinggi dalam perencanaan dan proses rekrutmen dosen dan staf pendukung akademik. ~edua, dalam pengembangan fasilitas, (a) kewenangan untuk peren9anaan dan alokasi dana paling tinggi institut, disusul fakultas dan terendah jurusan, dengan dasar pertimbangan yang berbeda, institut karena ketersediaan dana, fakultas dan jurusan ~arena kebutuhan praktek; (b) dalam perencanaan kebutuhan praktek, kewenangan paling menonjol adalah jurusan; (c) dalam perenqanaan kebutuhan ATK, kewenangan yang paling tinggi adala~ fakultas, disusul jurusan, dan terendah institut; ii - ~..- -- - r- --- --- (d) ~artisipasi fakultas dan jurusan lebih tinggi dalam pengembang~ n sarana PBH, karena institut menyediakan dana, sedangkan faku:ltas/jurusan yang menggunakan danaj (e) persepsi dari keti~a kelompok sama, bahwa kewenangan mengenai pemeliharaan fasi~itas terletak pad a fakultasj (f) dasar pertimbangan utama peng~daan alat/bahan adalah tersedianya dana, sedangkan prioritas kedua baru kebutuhan. Ketiga, dalam pengelolaan keuangan pimpinan dan pelaksana memiliki persepsi yang sama: (a) kewenangan fakultas dalam peny~unan RAPBE cukup tinggi, belum ada kesesuaian antara yang dikenendaki dengan yang terjadij (b) ada pemberian kewenangan peng~luaran uang dalam penyelenggaraan pendidikan kepada fakultasj (c) pemberian wewenang kepada unit-unit pelaksana akademik untu~ mencari dana tambahan sangat baik dan perlu segera direalisasikan dan ditingkatkanj (d) belum perlu jurusan diberi wewe~ang untuk menarik uang di luar SPP dari mahasiswa kecuali untu~ praktekj (e) alokasi anggaran biaya pendidikan secara merata kepada semua fakultas dipandang kurang sesuai, semestinya d~dasarkan pada rasio jumlah mahasiswa dan pembobotan untuk perk~liahan jenis teori dan praktekj (f) pemberian otonomi kepada Fakultas/jurusan untuk mengelola keuangan unit produksi (pemanfaatan SDH dan fasilitas) secara mandiri dirasa sangat perlu dan dilaksanakan mengacu pada pedoman yang disepakati bers~maj (g) kesadaran pimp inan mengeluarkan biaya operasional dan pemberian fee kepada institutdalam pengelolaan UP masih rend~h, sedangkan fihak dosen dan kasubag cukup tinggi. Keempat, untuk pendidikan dan Pengajaran: (a) untuk melakukan, kerjasama dengan fihak terkait kewenangan ada pada fakultas dan jurus~n tidak memiliki kewenanganj (b) penelusuran lulus~n kewenangan ada pada jurusanj (c) penunjukan dosen pembimbing praktek dan tugas kewenangan ada pada jurusan/program studij (d) para sivitas akademika memiliki wawasan tentang kebijakan desentralisasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institut. ~elima, lembaga penelitian telah melaksanakan sistem desen~ralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dana, kerjasama dengan instansi terkait, dan evaluasi program penel~tian, yaijg hasilnya diungkapkan sebagai berikut: (a) adany* kesesuaian program kegiatan penelitian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasij (b) masih adanya kesenjangan dalam penelitian yang mendukung pengembangan fakultas dan jurus~n, yaitu penelitian dasar keilmuan, sain dan teknologi, khusu~nya dalam menghadapi perubahan wider mandate menjadi univetsitasj (c) kepedulian terhadap kualitas penelitian cukup baik qan perlu dipertahankanj (d) penyebarluasan hasil penelitian sudah bai~, dan perlu didpertahankan dengan meningkatkan statu~ jurnal penelitian menjadi skala nasionalj (e) keterlibatan s~vitas akademika dalam kegiatan penelitian dalam kenyataan masih agak rendah, terutama untuk penelitian berskala nasional seperti Hibah Bersaing, RUT, dan

Topik Terkait

Sitasi