REPOSITORY PAIindonesia2021

Pencalonan Tunggal Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Hamdani, Friska Andika · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Judul skripsi ini berjudul Pencalonan Tunggal Bupati Dan wakil Bupati di
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian

ini dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-
XIII/2015 Tentang Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang)? pasangan calon tunggal bisa melanjutkan dan ikut peserta sebagai

Bupati dan Wakil Bupati tresebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data
deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan
untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan
kemudian menganalisanya, serta menginterpretasikan melalui data yang
terkumpul. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pencalonan
Tunggal Bupati Dan wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018
Dalam perspektif Fiqih Siyasah

Pencalonan Tunggal Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Pencalonan Tunggal Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR’AN PADA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 007 UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

REALISASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di DesaTambusai Timur )

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Pencalonan Tunggal Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya ( Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti )

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Literatur Terbaru yang Relevan

Pencalonan Tunggal Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR’AN PADA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 007 UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

REALISASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di DesaTambusai Timur )

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)