Implementasi Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 Tentang Keharaman Rokok (Studi Komparatif Pandangan Ulama Dan Elit Al Washliyah, Nahdlatul Ulama, Dan Muhammadiyah Kota Medan)

Abstrak / Ringkasan

Latar belakang masalah ini kurang optimalnya penerapan hasil ijtima’ ulama ke-3
se-Indonesia tentang fatwa haramnya merokok. Rumusan masalahnya bagaimana
implementasinya, dan apa hasil produk ijtihad ulama dan dari kalangan elit dewan
fatwa al-Washliyah, lajnah bahsul masáil Nahdlatul Ulama, majelis tarjih dan
tajdid Muhammadiyah serta faktor penghambatnya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertempat di MUI
Sumut, di dewan fatwa al-Washliyah, lajnah bahsul masáil Nahdlatul Ulama ,
majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Teknik pengumpulan data menggunakan
dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan tema
dan merumuskan Hipotesis Kerja dan menganalisis berdasarkan hipotesis kerja.
Sumber data yang digunakan menggunakan sumber primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut kalangan ulama terbagai ke dalam
dua yakni yang mengharamkan karena bertentangan dengan surat al-Baqarah 195
dan surat al-A’raf 157, serta surat al-Maidah ayat 90-91, surat al-Baqarah 219.
Menurut kalangan ulama yang memakruhkan rokok adalah karena tidak ada dalil
nash yang mengharamkannya. Dari dewan fatwa al-Washliyah mengharamkan.
Lajnah bahsul masáil Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa merokok hukumnya
adalah makruh, majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah berpandangan bahwa
merokok itu haram. Hal ini diperkuat dengan hasil keputusan dari Majelis Tarjih
dan Tajdid Muhammadiyah di Yogyakarta. Produk ijtihadnya al-Washliyah
berdasarkan pada hasil sidang Nasional Dewan Fatwa PB Al Washliyah tahun
2011 di Banda Aceh. Lembaga Bahsul Masáil Nahdlatul Ulama produk ijtihadnya
berdasarkan pada dua hasil ijtihad, yakni makruh tanzih dan makruh tahrim.
Sedangkan Muhammadiyah berdasarkan pada fatwa majelis tarjih dan tajdid
Muhammadiyah. Faktor kendalanya terdiri dari dua, yakni internal dan eksternal.
Internal karena kurangnya konsekuensi yang termuat dalam fatwa tersebut berupa
bentuk hukum perdata, dari segi eksternal, karena tidak mewujudkan konsistensi
hukum final dalam sebuah undang-undang dan Menguatkannya dengan jajaran
pejabat pemerintahan daerah secara desentralisasi dan pemerintah pusat secara
sentralisasi

Topik Terkait

Sitasi