Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.73/DSNMUI/XI/2008 Tentang Kebolehan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang kebolehan Musyarakah
Mutanaqisah. Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan
Bai’ (jual-beli), padahal Hadits melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu
objek, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad
jual beli digabung dengan akad ijarah. Hadits ini bukan perkecualian, melainkan
larangan menggabungkan akad secara mutlak, tanpa melihat akad-akad yang
digabungkan bertentangan atau tidak.
Melihat permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan rumusan masalah Bagaimana fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis
Ulama Indonesia tentang kebolehan Musyarakah Mutanaqisah dan Bagaimana
analisa fiqih mu’amalah terhadap fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang
kebolehan Musyarakah Mutanaqisah.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik,
dengan menggunakan kajian pustaka. Penelitian ini merupakan hukum normatif
(yuridis norative) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka (library research). Analisa yang penulis gunakan adalah analisis isi
(content analysis) yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya.
Selanjutnya penulis juga menggunakan data terkait dari Fatwa DSN-MUI
No.73/Dsn-MUI/XI/2008.
Hasil dari penelitian ini, Fatwa MUI tentang kebolehan musyarakah
mutanaqisah yakni setelah Dewan Syariah Nasional MUI menimbang bahwa
pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan,
baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi
alternative dalam proses kepemilikan asset (barang) atau modal, mengingat firman
Allah, Hadits, Taqrir Nabi, Ijma’ dan Kaidah Fikih, memperhatikan pendapat
Ulama, Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain, serta pendapat
peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Jum’at, tanggal 15
Zulqa’dah 1429 H / 14 November 2008. Kemudian memutuskan ketentuan hukum
akad Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.
Selanjutnya dari hasil analisa terhadap fatwa Dewan Syari’ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang
Musyarakah Mutanaqisah. Bahwa hukum Musyarakah Mutanaqisah boleh.
Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah benar dalam menetapkan
fatwanya. Dengan catatan Musyarakah Mutanaqisah sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan fatwa.

Topik Terkait

Sitasi