Hukum Praktik Sistem Retur Yang Melanggar Kesepakatan Di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi’i
Mangunsong, Cici Handayani · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Skripsi ini berjudul Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar
Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus
di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan).
Permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya ketidaksesuaian penerapan sistem
retur antara penjual dan pembeli. Barang yang mengandung aib (cacat) yang tidak
diterima. Pembeli komplain tetapi penjual tidak bisa menerima dan mengatakan
pesanan yang dikirim dalam keadaan baik. Penjual sudah memberitahu dahulu
bahwa barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan kecuali ada perjanjian. Artinya
harus ada perjanjian sebelumnya jika ada baju yang cacat atau rusak baru bisa
diganti.Penjual dan pembeli setuju dengan perjanjian itu. Tetapi si penjual
melanggar kesepakatan yang dibuat dengan tidak ingin meretur barang yang
terdapat aib (cacat). Dari masalah diatas terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip
hukum Islam.Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai praktik
sistem retur yang dilakukan antara penjual dan pembeli, faktor-faktor yang
mempengaruhi dan upaya penyelesaian terjadinya retur, dan analisis perspektif
Mazhab Syafi’i tentang hukum retur yang dilakukan antara Penjual dan pembeli
di Pekan Jumat di Lubuk Palas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis
dalam skripsi ini adalah penelitian lapanganyang bersifat kualitatif. Tipe
penelitiannya adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan
masyarakat. Kesimpulan dari skripsi ini yang berjudul Hukum Praktik Sistem
Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif
Mazhab Syafi’i adalah tidak sah karena jika ada cacat harus terlebih dahulu
diberitahukan kepada calon pembeli. penjual harus mengganti barang yang ada
cacatnya dengan barang yang baru. Sistem retur dibuat untuk mencapai
kemaslahatan agar pihak pembeli dan penjual tidak merasa kecewa atau dirugikan.
Karena hakikatnya jual beli harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak
tanpa terkecuali. Adanya salah satu pihak yang melanggar kesepakatan didalam
sistem retur yang terjadi antara penjual dan pembeli yang membuat fungsi sistem
retur itu rusak.
Referensi Serupa
Hukum Penetapan Upah Yang Tidak Jelas Bersadasarkan Hasil Penjualan Minyak Rambut (Pomade) Menurut Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara)
Pohan, Rani Hayati
Hukum Penetapan Upah Yang Tidak Jelas Bersadasarkan Hasil Penjualan Minyak Rambut (Pomade) Menurut Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara)
Pohan, Rani Hayati
Hukum terhadap hadiah yang tidak diberikan atas pembelian detergen dengan skema akad wakalah perspektif mazhab Syafi’i (Studi kasus di Pasar Sukaramai kecamatan Medan Area kotamadya Medan)
Siregar, Astri Maysarah
Hukum terhadap hadiah yang tidak diberikan atas pembelian detergen dengan skema akad wakalah perspektif mazhab Syafi’i (Studi kasus di Pasar Sukaramai kecamatan Medan Area kotamadya Medan)
Siregar, Astri Maysarah
Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU).
Lestari, Eka Puji
Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU).
Lestari, Eka Puji
Sirqah Yang Tidak Dikenakan HAD (Study Analisis Hukum Pidana Islam)
Lubis, Reza Luthfi
Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)
Khairunnisa, Eka
’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)
Syahren, Syahren
PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN HASIL KELAPA SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIKELURAHAN KERUMUTAN KECAMATAN KERUNUTAN)
Diana Kusneti
PERAN AMANAH RAYA BERHAD DALAM PROSES PENGELOLAAN HARTA PUSAKA YANG TIDAK DITUNTUT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI AMANAH RAYA BERHAD KUANTAN, NEGERI PAHANG, MALAYSIA)
NUR SABRINA SAHIRA BINTI ABD MUTALIB, -
Kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal
Milhan, Milhan
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Hukum Penetapan Upah Yang Tidak Jelas Bersadasarkan Hasil Penjualan Minyak Rambut (Pomade) Menurut Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara)
Pohan, Rani Hayati · 2017
Hukum Penetapan Upah Yang Tidak Jelas Bersadasarkan Hasil Penjualan Minyak Rambut (Pomade) Menurut Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara)
Pohan, Rani Hayati · 2017
Hukum terhadap hadiah yang tidak diberikan atas pembelian detergen dengan skema akad wakalah perspektif mazhab Syafi’i (Studi kasus di Pasar Sukaramai kecamatan Medan Area kotamadya Medan)
Siregar, Astri Maysarah · -
Hukum terhadap hadiah yang tidak diberikan atas pembelian detergen dengan skema akad wakalah perspektif mazhab Syafi’i (Studi kasus di Pasar Sukaramai kecamatan Medan Area kotamadya Medan)
Siregar, Astri Maysarah · -
Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU).
Lestari, Eka Puji · 2018
Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU).
Lestari, Eka Puji · 2018
Sirqah Yang Tidak Dikenakan HAD (Study Analisis Hukum Pidana Islam)
Lubis, Reza Luthfi · 2020
Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)
Khairunnisa, Eka · 2019
Literatur Terbaru yang Relevan
Hukum Penetapan Upah Yang Tidak Jelas Bersadasarkan Hasil Penjualan Minyak Rambut (Pomade) Menurut Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara)
Pohan, Rani Hayati · 2017
Hukum Penetapan Upah Yang Tidak Jelas Bersadasarkan Hasil Penjualan Minyak Rambut (Pomade) Menurut Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara)
Pohan, Rani Hayati · 2017
Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU).
Lestari, Eka Puji · 2018
Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU).
Lestari, Eka Puji · 2018
Sirqah Yang Tidak Dikenakan HAD (Study Analisis Hukum Pidana Islam)
Lubis, Reza Luthfi · 2020
Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)
Khairunnisa, Eka · 2019
’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)
Syahren, Syahren · 2020
PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN HASIL KELAPA SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIKELURAHAN KERUMUTAN KECAMATAN KERUNUTAN)
Diana Kusneti · 2010