Mesin Referensi Akademik

Peran badan amil zakat nasional dalam melaksanakan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten langkat (studi kasus baznas kabupaten Langkat)

Fattah, Abdul · Repository UIN Sumatera Utara

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan simtem terpadu. Pada gilirannya Badan Amil Zakat Nasional menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, dan Lembaga Amil Zakat sebagai mitra dal…

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Arifyanto, Gatot Teguh · Repository UIN Sumatera Utara

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode deskript…

Konsep menghidupkan tanah mati menurut imam abu hanifah beserta relevansinnya dengan undang undang pokok agraria (uu no.5 tahun 1960)

Fitria, Ifroh · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul KONSEP MENGHIDUPKAN TANAH MATI MENURUT IMAM ABU HANIFAH BESERTA RELEVANSINYA DENGAN PASAL POKOK AGRARIA (UNDANG UNDANG NO.5 TAHUN 1960). Masalah yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah. Pertama; Bagaimana konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah. Kedua; Bagaimana Ihyaul mawat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. K…

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Batubara, kari Yusnan · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini mendeskripsikan tentang hukum pelaksanaan penambangan emas di DAS (daerah aliran sungai) di Kecamatan Ulu Pungkut ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah banyak…

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974, serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori Maqasid Al-Syariah yaitu tujuan- tujuan dan rahasia- rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan dan kep…

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh” (Studi Kasus Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat). Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabl…

Penggabungan tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum Islam (Studi Komparatif)

Nasution, Zulhija Yanti · Repository UIN Sumatera Utara

Gabungan tindak pidana terjadi manakala seseorang melakukan beberapa tindak pidana, baik tindak pidana itu sama maupun berbeda jenisnya, antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain belum ada keputusan qadhi. Dalam teori penggabungan tindak pidana menurut hukum islam terdapat dua teori yaitu: pertama, teori saling memasuki atau al tadaahuldanKedu…

PRAKTEK WAKAF DENGAN WASIAT DI KELURAHAN GADING KOTA TANJUNG BALAI (ANALISIS ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

FAISAL, DTM · Repository UIN Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan bagian dari semangat memperbarui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengolaannya dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengkaji wakaf wasiat. Wakaf wasiat merupakan sedekah sunnah yang memiliki pengertian dan aturan masing-masing serta merupakan dua varia…

PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)

DORA, DINI NILVA · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun judul skripsi ini adalah PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai). Wakaf adalah suatu lembaga Syari’at Islam yang memberikan hukum tersendiri pada harta kekayaan seseorang dengan tujuan untuk menegakkan dan melaksanakan Syari’at Islam, terutam…

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PASAL 29 UNDANG- UNDANG No. 1 TAHUN 1974 dan PASAL 45- 52 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Perjanjian Perkawinan Desa Nahula Jae Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta)

RITONGA, ARDI SIDDIK · Repository UIN Sumatera Utara

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian dengan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia telah di atur dalam Undang- Und…

Pelaksanaan undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

Husein, As’ad · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, upaya-upaya yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview, dan dokument…

Kedudukan Raudhatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sugianto, Sugianto · Repository UIN Sumatera Utara

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara. Sifat pendidikan adalah kompleks, dinamis dan kontektual. Oleh karena itu, pendidikan bukanlah hal yang mudah atau sederhana untuk dibahas. Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah upaya yang serius karena pendidik…

Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sugianto, Sugianto · Repository UIN Sumatera Utara

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara. Sifat pendidikan adalah kompleks, dinamis dan kontektual. Oleh karena itu, pendidikan bukanlah hal yang mudah atau sederhana untuk dibahas. Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah upaya yang serius karena pendidi…

MINAT TERHADAP JABATAN GURU PASKA UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN BAGI SISWA SMA DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Sigit Dwi Kusrahmadi, Drs., M. Si. · Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam proses peningkatan mutu pendidikan, guru mempunyai peran penting. Banyak faktor menentukan kualitas pendidikan, namun salah satu faktor penting paling dominan adalah guru. Guru yang dapat meningkatkan mutu pendidikan adalah guru berkualitas. Oleh karena guru merupakan agen paling bertanggung jawab dalam transfer ilmu kepada muridnya. Guru baik dapat di…

Pemikiran Pendidikan Karakter Jalaluddin Rumi dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Anjani, Alya Rekha · Universitas Islam 45 / UM Indonesia

The purpose of this study is to analyze character education according to Jalaluddin Rumi and describe its relevance to Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, chapter 2, article 3. The problem of character degradation is still not an easy thing to overcome, especially if you only rely on educational institutions only. Referring to KPA…

Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Riau ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Nasabah

Carles · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masingmasing pihak sesuai dengan prinsip syariah yaitu hukum islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas yang mengatur segala hal yang mencakup hukum ibadah maupun muamalah. Akad murabahah mencakup hukum mu…

FUNGSI UNDANG-UNDANG PKDRT NO.23 TAHUN 2004 BAGI HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN SEBAB KDRT (STUDI PUTUSAN NOMOR 0803 Pdt.G/2020/PA.Bks)

Hypatia, Salwa · Universitas Islam 45 / UM Indonesia

This thesis research aims to find out what considerations are used by the panel of judges in deciding case number 0803/pdt. G/2020/PA.Bks. As well as knowing whether or not there is relevance of the PKDRT Law number 23 of 2004 with the KHI in the decision. This study uses qualitative research methods. Namely normative legal research in the form of document s…

FUNGSI UNDANG-UNDANG PKDRT NO.23 TAHUN 2004 BAGI HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN SEBAB KDRT (STUDI PUTUSAN NOMOR 0803 Pdt.G/2020/PA.Bks)

Hypatia, Salwa · Universitas Islam 45 / UM Indonesia

This thesis research aims to find out what considerations are used by the panel of judges in deciding case number 0803/pdt. G/2020/PA.Bks. As well as knowing whether or not there is relevance of the PKDRT Law number 23 of 2004 with the KHI in the decision. This study uses qualitative research methods. Namely normative legal research in the form of document s…

Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tentang Yayasan Terhadap Pengelolaan Madrasah Swasta di Propinsi Riau

Muhammad Syaifuddin, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat profesi di Baznas Provinsi Sumut

Harahap, Titi Martini · Repository UIN Sumatera Utara

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan simtem terpadu. Pada gilirannya BAZNAS (BAZNAS, BAZNAS Provinsi d…