KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model kebijakan kombinasi
perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Metode penelitian yang direncanakan menggunakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan metode penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian secara purposive dan
teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi diperkuat dengan focus group
discussion (FGD), teknik pemeriksaan data digunakan teknik cross check, dan teknik analisis
data dengan teknik analisis induktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa model kebijakan kombinasi perlindungan HAM
terhadap Narapidana dapat digambarkan sesuai permasalahan riil, antara lain:1) Mengatur
“eksistensi” hak atas kebutuhan biologis narapidana di Lapas dalam dalam bentuk
bperubahan Undang-Undang (produk legislatif); 2) Mengatur pos anggaran untuk pengadaan
obat-obatan bagi narapidana yang menderita sakit sehingga pelayanan kesehatannya akan
terpenuhi; 3) Mengatur mengenai anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan
keterampilan bagi napi dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada
sebelumya; 4) Mengatur tentang pengadaan SDM yang profesional dalam bidang pendidikan,
agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap
peraturan yang telah ada sebelumya. Mengenai teknis Kebijakan ini dirancang dalam sebuah
peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada
aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Mengenai efektivitas pelaksanaan model kebijakan
kombinasi tersebut belum terlaksana, dengan demikian efektivitasnya belum dapat
diobservasi. Hal itu disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: Sistem kewenangan yang
yang sentralistik, uji coba model kebijakan kombinasi akan berimplikasi pada banyak aspek,
narapidana yang jumlahnya besar, serta anggaran yang digunakan untuk keperluan
penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan dan lokasi tempat uji coba kebijakan sangat
bersifat politis.

Topik Terkait

Sitasi