REPOSITORY PAIindonesia2017

Hukum Pelaksanaan Walîmah al- ‘Urs dan Relevansinya dengan Konteks Masyarakat Indonesia; Analisis Pemikiran Ibnu ?azm (384 H – 456 H)

Budhi Hidayat · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Pelaksanaan pernikahan tidak bisa lepas dari pelaksanaan walîmah al-‘urs
yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya bahkan setelah
berkumpulnya suami istri, dengan menyuguhkan makanan dan mengundang
tetangga dan sanak saudara, yang bertujuan untuk memberitahukan kepada
masyarakat tentang adanya pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita
sehingga terhindar dari pernikahan sirri dan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah
Swt serta untuk menampakkan kegembiraan dan untuk menyambut kedua
mempelai. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pelaksanaan walîmah al-‘urs
adalah sunnah, sedangkan Ibnu ?azm berpendapat lain, yaitu hukum mengadakan
walîmah al-‘urs adalah wajib.
Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), yang
menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah
yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer
sebagai landasan dari penelitian ini dan menggunakan data-data lain yang berasal
dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini, karena berdasarkan
bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat
normatif. Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah
dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet, yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Sumber utama
dalam penelitian ini adalah al-Mu?alla karya Ibnu ?azm. Sedangkan data
sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul
penelitian.
Hasil penelitian ini adalah pertama, Ibnu ?azm berpendapat bahwa hukum
pelaksanaan walîmah al-‘urs adalah wajib. Adapun dalil yang mendasari pendapat
Ibnu ?azm ini adalah bahwa hadis-hadis mengenai walimatu ‘ursy menunjukkan
bahwa hukum pelaksanaan walîmah al-‘urs adalah wajib, terutama hadis tentang
Abdurrahman bin Auf. Ibnu ?azm memahami hadis-hadis tersebut secara tekstual
tanpa melihat arti lain yang terkandung dalam lafaz hadis tersebut. Menurut beliau
setiap amr menunjukkan kepada perintah wajib untuk dilaksanakan, kecuali apabila
ada nash shahih dan ijma’ yang memalingkan kepada arti lain. Kedua, mengenai
relevansi pendapat Ibnu ?azm dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini
adalah bahwa pelaksanaan walîmah al-‘urs di Indonesia seolah-olah wajib
meskipun dilaksanakan hanya dengan suguhan makanan yang sederhana bagi orang
yang kurang mampu. Pelaksanaan walîmah al-‘urs di Indonesia ini merupakan
kebudayaan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, dengan bentuk
adat pernikahan yang berbeda antar daerah. Masyarakat akan mengira bahwa
pernikahan tersebut dirahasiakan karena adanya aib didalamnya. Mazhab Zhahiri
tidak pula begitu populer di kalangan masyarakat. Namun meskipun demikian,
terlepas dari hukum melaksanakan walîmah pernikahan sunnah atau wajib, hal ini
hampir tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat setiap adanya pernikahan.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2017

Hukum Pelaksanaan Walîmah al‘Urs dan Relevansinya dengan Konteks Masyarakat Indonesia; Analisis Pemikiran Ibnu ?azm (384 H – 456 H )

Budhi Hidayat

99% mirip
REPOSITORY2017

PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

RAYO RANGKUTI

99% mirip
REPOSITORY2018

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BADER KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

MUHAMMAD AWALLUDIN FITROH

99% mirip
REPOSITORY2020

PELAKSANAAN KAFAAH SYARAT PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DESA SEBERANG SANGLAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT HUKUM ISLAM

Muhammad Idris, -

99% mirip
REPOSITORY2018

PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ENDANG PERTIWI

99% mirip
REPOSITORY2017

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMA’ SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)

RINALDI

99% mirip
REPOSITORY2014

PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Abdurrahman Jailani

99% mirip
REPOSITORY2022

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA MELANGKAHI PERNIKAHAN DALAM TRADISI MASYARAKAT ADAT DESA HANDIS JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA

NUR JANNAH HASIBUAN, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN IHDAD WANITA DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA ALAM PANJANG, KECAMATAN RUMBIO JAYA, KABUPATEN KAMPAR

WIRDA KHUMAIRO, -

99% mirip
REPOSITORY2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq

99% mirip
REPOSITORY2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq

99% mirip
REPOSITORY2020

ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQA??D ASY-SYAR?’AH .

NUR KHAMIDYAH, -

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan