PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG ADIL DALAM POLIGMI DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DUNIA ISLAM

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK



Sobri (NIM 316 95104850) :”Pemikiran Ibn Hazm Tentang Adil dalam Poligami dan Singkronisasinya dengan Hukum Keluarga Dunia Islam”


Perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islamadalah perkawinan poligami.Pro-kontra seputar poligami terus berkembang di kalangan ulama dan dalam hukum keluarga dunia Islam. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagian lain menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi yang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dari hasil tela’ahan penulis, Ibn Hazm berpendapat bahwa syarat wajib poligami adalahberlaku adil di antara para Istri.Jika tidak mampu untuk berbuat adil, maka dilarang melakukan poligami.Sementara itu, aturan poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam satu sama lain tidaklah sama, meskipun menganut mazhab yang sama. Berdasarkan persoalan di atas, disertasi ini membahas tentang bagaimana konstruksi pemikiran Ibn Hazm tentang syarat adil dalam poligami dalam kitab al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla danapa relevansinya dengan hukum keluarga dunia Islam.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan analisis datanya dilakukan dengan metode (content analysis) dan analisis komparasi. Metode tersebut akan penulis gunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisa pemikiran Ibn Hazmyang meliputi syarat adil dalam poligami dan bagaimana relevansinya dengan hukum keluarga dunia Islam. Tahapan yang dilalui dalam penelitian ini adalah menela’ahsumber primer yaitu kitab al-Muhalla khusunya bab nikah dan yang terkait dengannya.dan diiringi dengan mengkaji sumber sekunder yang tidak lepas dari rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.
Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa; 1) adil dalam poligami menurut Ibn Hazm adalah secara mutlak, yaitu adil lahir dan batin, materi dan Immateri. 2)dalam hukum keluarga dunia Islam didapati bahwa negara Turki dan Tunisia, poligami dilarang keras, sementara Syria, Somalia, Mesir, dan Indonesia membolehkan poligami dengan persyaratan yang berupaya untuk memperkecil terjadinya poligami.3). Konstruksi pemikiran Ibn Hazm dalam masalah ini adalah dengan menghubungkan secara timbal-balik antara dimensi normativitas ayat-ayat al-Qur’an dan as-Sunnah dengan dimensi historisitas pemahaman ayat-ayat tersebut pada level kehidupan sosio-historis masyarakat Muslim setempat. 4). Tujuan Ibn Hazm dengan memberikan syarat yang berat dalam berpoligami bagi suami adalah agar perempuan dijadikan Subjek dalam perkwanian dan bukan sebagai objek

Topik Terkait

Sitasi