REFORMASI BIROKRASI NEGERI BAGIAN KELANTAN DALAM PANDANGAN TUAN GURU NIK ABDUL AZIZ NIK MAT DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

Abstrak / Ringkasan

Fadhil Rushdan Bin Ahmad (2017) : Reformasi Birokrasi Negeri Bagian Kelantan Dalam Pandangan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran reformasi birokrasi dalam pandangan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat dalam upaya menerapkan hukum Islam yang menyatakan bahwa pemerintahan di bawah pimpinannya akan memperkenalkan sistem pemerintahan Islam di negeri Kelantan. Konsep pemerintahan yang bermottokan, "Membangun Bersama Islam" (MBI), berarti maju ke depan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui reformasi birokrasi terdapat hambatan dan tantangan dari pemerintah pusat yang dikuasai oleh partai UMNO dan juga rakyat non-Muslim yang melakukan kritikan bahkan penolakan terhadap reformasi birokrasi tersebut. Berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana reformasi birokrasi negeri bagian Kelantan dalam pandangan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat, Bagaimana konsep reformasi birokrasi Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.
Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian studi kepustakaanb (library research) deskriptif yakni mengumpulkan bahan yang dipergunakan dengan membaca dan menela’ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan. Berhubungan dengan penelitian ini penulis menggunakan buku data primer yaitu dengan rujukan utama Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat Pemikiran Agama Dan Politik yang dikarang oleh Ismail Yusoff serta buku Legasi Tok guru Politik dan Dakwah dan buku Persfektif Tok Guru dikarang oleh Wan Nik Wan Yusof skretaris semasa pemerintahan beliau.
Hasil dari penelitian ini adalah reformasi birokrasi yang dipimpin Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat membuktikan bahwa reformasi birokrasi Islam amatlah baik untuk kehidupan masyarakat dalam menengakkan ajaran agama Islam berbanding sistem lain yang menghapuskan pandangan sekularisme masyarakat umum dan pemerintah pusat terhadap keupayaan ulama dalam melakukan reformasi birokrasi di negeri bagian Kelantan dan tinjauan menurut Fiqh Siyasah ialah seorang pemimpin memperbaiki negara di bawah pemerintahannya. Meskipun ia meliputi pelbagai aspek dalam mentadbir negara tersebut.

Topik Terkait

Sitasi