PERJANJIAN WARALABA SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT FIQH MUAMALAH

Abstrak / Ringkasan

Fany Widya Annisa (2016): Perjanjian Waralaba Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Fiqh Muamalah
Kehidupan manusia dizaman modern ini begitu cepat berputar, setiap hari kita dipaksa oleh system untuk bekerja dan bekerja demi mempertahankan hidup. Sudah bukan zamannya lagi hidup bersantai-santai dengan persaingan yang begitu ketat, sehingga mereka yang tidak dapat bertahan dengan persaingan akan tersisih dengan sendirinya. Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk memikirkan pola pendistribusian barang atau jasa dengan baik pula. Pelaku bisnis di Indonesia di dominasi oleh pengusaha kecil dan menengah yang harus memikirkan nasibnya agar dapat bertahan hidup. Salah satu untuk bertahan adalah adanya inovasi tersebut agar menjadi modal dasar dalam pegembangan ekonomi, dan dengan adanya hokum ha katas kekayaan intelektual akan menjamin dan menjadi dasar hokum dalam kepemilikan hasil inovasi tersebut.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hokum normative. Dengan pengumpulan data secara study pustaka. Bahan yang menjadi acuan yaitu bahan hokum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan bahan hukum sekunder seperti buku “Bisnis dan Muamalah Kontemporer“ karya Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer” karya Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dimana dalam pengembangan dan penerapan bisnis waralaba dibutuhkan adanya suatu bentuk peraturan yang dapan menjamin dari waralaba itu sendiri, baik pasa subjek dan objeknya.
Perjanjian franchise tidak bertentangan dengan syariat islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian franchise tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau sekiranya yang diwaralabakan tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syari’at Islam. Seperti dalam kaidah di bidang mu’amalah (ekonomi) hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang Hal ini sesuai dengan ketentuan qaidah fiqhyyah.

Topik Terkait

Sitasi