REPOSITORY PAIindonesia2017

Etika kampanye dalam penyelenggara pilkada menurut fikih siyasah (studi analisis pilkada kota medan tahun 2015)

Nasution, Muhammad Fauzi · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini berjudul: Etika Kampanye dalam
Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah (Studi Analisis
Pilkada Kota Medan Tahun 2015). Pada pembahasannya, pada
saat berlangsungnya penyelengaaraan pemilihan kepala daerah
Kota Medan tahun 2015; selama pemilihan kepala daerah
(Walikota) Kota Medan, tidak tertutup kemungkinan terdapat
kekurangan–kekurangan dimana terjadi pelanggaran-pelanggaran
dalam penyelenggarannya terutama pada saat kampanye, dimana
pada saat kampanye pemilihan kepala daerah Kota Medan terdapat
bentuk pelanggaran pelanggaran yang menyerang kandidat kedua
pasangan calon walikota dan calon wakil wali kota yaitu adanya
perbuatan pelanggaran etika kampanye seperti kampanye
hitam/sering disebut (black campaign), baik melalui media cetak
berupa tabloid maupun media online berupa website, media
sosial, youtube dan sebagainya. Adapun rumusan masalah dalam
skripsi ini akan membahas tentang: bagaimana konsep kampanye
pilkada menurut peraturan perundang-undangn, bagaimana
pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah Kota Medan
tahun 2015 dan bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap etika
kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun
2015. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer
maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam
literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan
menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa: pelanggaran
etika kamapnye), pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015 dimedia
massa dan media sosial terdapat penyebaran fitnah dan
pemberitaan bohong diantaranya isu anti kaum Tionghoa, isu uang
(many politic) dengan yang dibagi-bagi kepada masyarakat kota
Medan, dan isu nepotisme di pemko Medan.Ddalam UU No. 32
tahun 2008 tentang pemilu dan di pertegas dalam UU No. 42 tahun
2008 pada bagian keempat larangan dalam kampanye pasal 41 (1)
pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang menghina
seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan
calon yang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan
denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah.

Etika kampanye dalam penyelenggara pilkada menurut fikih siyasah (studi analisis pilkada kota medan tahun 2015)

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Etika kampanye dalam penyelenggara pilkada menurut fikih siyasah (studi analisis pilkada kota medan tahun 2015)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sungai Deli di Kec. Medan Barat Kota Medan)

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sungai Deli di Kec. Medan Barat Kota Medan)

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Peranan dalihan natolu dalam politik lokal pada pemilihan kepala desa di desa batang baruhar jae kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara tahun 2015

Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019)

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur’an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK Di tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Etika kampanye dalam penyelenggara pilkada menurut fikih siyasah (studi analisis pilkada kota medan tahun 2015)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sungai Deli di Kec. Medan Barat Kota Medan)

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sungai Deli di Kec. Medan Barat Kota Medan)

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Peranan dalihan natolu dalam politik lokal pada pemilihan kepala desa di desa batang baruhar jae kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara tahun 2015

Literatur Terbaru yang Relevan

Etika kampanye dalam penyelenggara pilkada menurut fikih siyasah (studi analisis pilkada kota medan tahun 2015)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sungai Deli di Kec. Medan Barat Kota Medan)

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sungai Deli di Kec. Medan Barat Kota Medan)

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Peranan dalihan natolu dalam politik lokal pada pemilihan kepala desa di desa batang baruhar jae kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara tahun 2015